"Yang krusial pertama mengenai bagaimana perbatasan Indonesia di wilayah darat, laut, dan udara," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu.
Hanafi mengatakan perbatasan Indonesia di wilayah laut, udara, dan darat kropos karena pesawat dari negara lain sering melintas wilayah Indonesia tanpa izin.
Hal itu, menurut dia, perlu ditanyakan kepada calon Panglima TNI khususnya bagaimana penguatan pengamanan di wilayah teritorial Indonesia.
"Perlu penguatan bagaimana pengamanan wilayah teritorial Indonesia oleh Panglima TNI," ujarnya.
Kedua, katanya, Komisi I DPR RI akan menanyakan permasalahan di Papua karena perlu diselesaikan secara serius oleh pemerintah.
Hanafi mengatakan penyelesaian masalah Papua tidak hanya dilakukan oleh TNI namun juga stakeholder lain seperti Badan Intelijen Negara dan kementerian terkait.
"Semua koordinasi itu dilakukan agar Papua benar-benar bisa dijamin menjadi bagian integrasi NKRI," katanya.
Dia menegaskan apabila proses pertahanan wilayah, pendekatan kesejahteraan, dan langkah diplomatik di Papua tidak komprehensif maka dikhawatirkan wilayah tersebut dalam bahaya.
Selain itu, menurut dia, Komisi I DPR RI juga akan menyoroti mengenai seringkali terjadi konflik antar prajurit TNI dan TNI-Polri.
Dia menilai konflik itu terjadi karena masalah kesejahteraan anggota sehingga diperlukan terobosan dari Panglima TNI yang baru.
"Perlu terobosan dari calon Panglima, apa yang bisa dilakukan agar tidak terulang," katanya.
Hanafi mengatakan Komisi I DPR RI memiliki komitmen yang positif bahwa kebutuhan Minimum Essential Forces tidak berdiri sendiri namun paralel untuk menjamin kesejahteraan anggota agar lebih ditingkatkan.
Komisi I DPR RI dijadwalkan akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Letjen TNI Gatot Nurmantyo pada Rabu (1/7) siang. Gatot merupakan calon tunggal yang telah diajukan Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2015
