Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengevaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan mengambil tindakan tegas dengan mengganti para menteri yang tidak mampu menjalankan visi dan misi pemerintahan Yudhoyono-H.M.Jusuf Kalla.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dalam pernyataan sikap awal tahun 2007 Partai Golkar di Jakarta, Senin.
Agung mengatakan, Golkar menghargai komitmen dan kerja keras Presiden/Wapres dalam memimpin dan membangun bangsa ini. Namun, pelaksanaan program pemerintah belum didukung oleh kinerja kabinet yang optimal, termasuk tingginya ego sektoral anggota KIB yang berjalan sendiri-sendiri.
Sebelumnya pada 5 Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah menyampaikan hasil evaluasinya terhadap kinerja para pembantunya terutama para menteri anggota KIB baik yang prestasinya bagus maupun kurang.
"Saya belum mendengar Presiden akan melakukan
reshuffle, tapi Presiden memang telah melakukan evaluasi," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada pers ketika menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Jumat pekan lalu itu.
Dalam bagian lain pernyataan sikapnya, Golkar juga mendukung pandangan tentang hak pilih bagi anggota TNI/Polri pada Pemilu 2009.
Golkar juga mendukung RUU peradilan militer serta pandangan tenatng perlunya Polri di bawah kementerian.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
