"Kita segera tunjuk konsultan independen, mereka konsultan internasional dari berbagai negara. Mereka akan memberikan pendapatnya, baru pemerintah memutuskan," kata Sofyan usai konferensi pers tentang RAPBN 2016 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat malam.
Sofyan mengatakan pemerintah akan memberikan waktu dua pekan bagi tim konsultan tersebut untuk menseleksi masing-masing proposal dari Jepang dan Tiongkok. Dengan begitu, pada akhir Agustus 2015, pemerintah sudah dapat menentukan mitra proyek antara Jepang dan Tiongkok.
"Masing-masing sudah submit proposal. Dari 11 tinggal dua (Jepang dan Tiongkok), kita akan lihat rekomendasi konsultan, dan selanjutnya pemerintah yang putuskan," ujarnya.
Menurut Sofyan, pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah hal untuk menentukan siapa mitra pemerintah dalam proyek transportasi yang akan menambah pilihan moda untuk konektivitas Jakarta -Bandung ini. Pertimbangan itu, antara lain berdasarkan kebutuhan investasi dari studi Jepang dan Tiongkok, penerapan teknologi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri, dan juga potensi efek ekonomi yang dihasilkan.
Sofyan memastikan, proposal yang akan diseleksi pada tahap akhir ini hanya penawaran dari Jepang dan Tiongkok. Sofyan juga menampik wacana bahwa pemerintah akan menggandeng kedua negara tersebut sekaligus untuk menggarap proyek ini.
Proyek kereta cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas "Shinkansen" akan melayani rute Jakarta-Bandung. Moda transportasi untuk kelas menengah hingga menengah atas ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan darat Jakarta-Bandung dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 30 menit.
Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat rute Jakarta-Bandung sebesar Rp60 triliun.
Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat rute Jakarta-Bandung sebesar 5,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp74 triliun.
Menurut Andrinof Chaniago, yang saat pertemuan antar delegasi Indonesia dan Tiongkok, Selasa (11/8) masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Tiongkok sama sekali tidak meminta anggaran dari pemerintah untuk membangun rel dan kereta cepat. Andrinof juga mengatakan, Tiongkok berencana memulai pembangunan proyek kereta cepat pada September 2015 dan ditargetkan rampung pada 2018.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
