Para menteri kehakiman dan dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa (EU) akan bertemu di Brussel pada Minggu untuk menentukan sikap terhadap proposal yang disodorkan EU terkait langkah merelokasi 160.000 pencari suaka dari Yunani, Hongaria dan Italia --yang kewalahan. Pertemuan juga akan membahas mekanisme permanen menyangkut kuota wajib dalam menangani kasus-kasus darurat di masa depan.
"Jika tidak ada tanda solidaritas yang nyata serta kesatuan dari para menteri JHA (kehakiman dan dalam negeri, red) hari Senin, saya akan meminta diadakannya pertemuan khusus (puncak) pada September untuk membahas krisis pengungsi," kata Tusk dalam pesan melalui Twitter.
Tusk mengatakan ia telah menemukan beberapa tanda perubahan di antara negara-negara anggota, yang hingga kini masih enggan menerima para pencari suaka di tengah meningkatnya sentimen antiimigran.
"Setelah melakukan kontak dengan negara-negara anggota pada hari-hari belakangan ini, (saya) hari ini lebih memiliki harapan bahwa kita sudah mendekati penyelesaian berdasarkan kesepakatan dan solidaritas murni," kata Tusk dalam pesan lainnya di Twitter.
Prancis, yang sebelumnya menentang kuota mengikat, sekarang mendukung Jerman soal pentingnya penerimaan secara permanen dan wajib menyangkut penerimaan para pengungsi guna berbagi beban di antara semua negara Eropa.
Ada tekanan baru bagi langkah sistematis dan terkoordinasi untuk menangani krisis pengungsi, terutama setelah foto yang beredar secara luas yang memperlihatkan seorang bocah Suriah terkapar tak bernyawa di sebuah pantai Turki.
Namun, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier dalam sebuah pertemuan di Praha gagal meyakinkan mitra-mitranya dari Republik Ceko, Hongaria, Polandia dan Slowakia untuk menerima rencana EU tersebut.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, yang merupakan kepala badan eksekutif EU beranggotakan 28 negara itu, mengungkapkan rencana tersebut saat ia menyampaikan pidato di Parlemen Eropa di Strasbourg pada Rabu.
Dalam kesempatan itu, Juncker mendesak negara-negara anggota untuk mendukung proposal tersebut dan mengatakan bahwa "sekarang bukan saatnya untuk merasa ketakutan." Demikian laporan AFP.
(Uu.T008)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2015
