"Untuk menjadi perwakilan bangsa di mata dunia tentu diperlukan banyak kecakapan dan keahlian dalam beberapa bidang seperti ilmu hubungan internasional dan marketing," katanya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan apa jadinya jika jabatan tersebut dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten atau bukan ahli di bidangnya.
Sukamta mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo beberapa saat yang lalu menginginkan agar para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) bisa menjadi "sales" Indonesia yang bisa memasarkan Indonesia sebagai bangsa.
"Hal ini juga bisa berefek ke ekspor produk-produk Indonesia sehingga menciptakan surplus neraca perdagangan dan mendukung usaha-usaha kecil Indonesia supaya bisa menembus pasar internasional," ujarnya.
Menurut dia, pernyataan Presiden tersebut berbanding terbalik dengan situasi sekarang, yaitu terdapat 12 dari 33 calon Duta Besar berasal dari jalur selain Kementerian Luar Negeri atau non-diplomat karier.
Dia menjelaskan hal itu menjadi perhatiannya dan para anggota Komisi I DPR RI serta sebenarnya sah-sah saja jika Presiden menunjuk Duta Besar non-diplomat karier.
"Alangkah baiknya jika Presiden tetap mempertimbangkan kualitas dari para calon Duta Besar yang beliau inginkan," katanya.
Dia telah membaca profil para calon dan menemukan bahwa ada calon Duta Besar yang sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang politik atau ekonomi apalagi hubungan internasional.
Menurut dia hal tersebut tentu mengkhawatirkan karena bagaimana calon Duta Besar ini bisa menjadi sales produk-produk Indonesia, kalau yang bersangkutan tidak menguasai medan diplomasi.
"Kita juga butuh diplomat yang paham bagaimana memasarkan Indonesia ke dunia internasional,"
Sebelumnya, Komisi I DPR RI melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan 33 calon Duta Besar LBBP RI untuk negara-negara sahabat yang dijadwalkan dari tanggal 14 sampai 17 September 2015.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
