"Fraksi sudah instruksikan ke seluruh anggota untuk mengembalikan tunjangan tersebut," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan instruksi iti sudah mendapatkan restu dari DPP Partai Nasdem karena melihat situasi saat ini. Syarief menjelaskan, situasi ekonomi Indonesia dalam kesulitan sehingga tidak perlu ada kenaikan tunjangan tersebut.
"Memang saat ini situasinya kondisi negara dalam kesulitan," ujarnya.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari F-Nasdem, Irma Suryani mengatakan fraksinya konkret melakukan penolakan dan juga mengembalikan tunjangan tersebut apabila cair bulan depan.
Dia mengatakan, fraksinya sudah mengirim surat kepada Kesekjenan DPR agar tidak dimasukkan dana itu dalam gaji anggota.
"Kami minta ini dihentikan, dan kesekjenan DPR tidak menambahkannya," ujarnya.
Irma mengatakan langkah itu akan ditindaklanjuti setelah Partai Nasdem melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Menurut dia, situasi saat ini tidak memungkinkan sehingga membuat ekonomi Indonesia menurun.
Sebelumnya, DPR meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut, meski pun angkanya dibawah usulan DPR.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2015
