Tjahjo Kumolo, saat memberikan sambutan pada peresmian kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari, Senin mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah negara agama.
Menurutnya, Indonesia tidak mengenal mayoritas dan minoritas, melainkan negara dan pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat.
Negara, kata dia, harus memberi ruang yang aman dan damai kepada seluruh masyarakat untuk membangun rumah ibadah serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa pengrusakan tempat ibadah di Aceh dan Tolikara, Papua.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf sebab masih ada warga di beberapa daerah yang kesulitan untuk memperoleh izin pembangunan tempat ibadah.
Dia menyebutkan dengan berpedoman pada Pancasila, pemerintah daerah harus memberi pelayanan terbaik kepada seluruh warga negaranya, tanpa memandang, suku dan agama sebab semua sama di mata negara.
Ia pun mengingatkan, dalam pengambilan keputusan politik pembangunan yang dilakukan daerah harus ada sinergitas antara seluruh elemen.
"Harus ada sinergi, antara gubernur, bupati, wali kota, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), MRP (Majelis Rakyat Papua), TNI, Kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat setempat," kata Tjahjo
Menurutnya, hal Ini penting, agar seluruh perencanaan pembangunan dan beragam peraturan daerah yang dibuat bermanfaat bagi masyarakat.
"Stabilitas tidak hanya tanggung jawab gubernur, bupati, Kapolda dan Kapolres, Danren dan Dandim, melainkan tanggungjawab semua pihak," ujarnya.
Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
