Biak (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berharap, kebakaran hutan dan lahan di Papua yang sudah meluas hingga 354,191 hektar tidak bertambah meluas.
“Mudah-mudahan tidak berkembang jadi asap dan kabut karena di Papua lahan gambut tak banyak,” kata Fahri dalam kunjungan kerjanya di kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu.
Namun demikian, semua pihak harus mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di Papua.
“Tapi apapun, gejala ini harus dibaca secara tuntas dan segera dicari solusinya secara tuntas,” kata Fahri.
Terkait dengan pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan, Fahri menyatakan, tanpa adanya Pansus, kita tidak akan pernah mengetahui semua hal, termasuk penguasaan dan regulasi soal kehutanan dan lahan.
Ia menambahkan, kita tidak tak pernah secara tuntas mengetahui apa yang terjadi dengan penguasaaan lahan di Indonesia yang menciptakan kebakaran hutan, kebakaran hanya karena Elnino.
“Menurut saya, UU baru yang kita buat nanti itu bahwa setiap kebakaran dilahan perusahaan daerah konsesi, itu harus jadi tanggung jawab dia dan harus buat ganti rugi kepada negara, baik hutan yang terbakar, flora fauna yang mati maupun dia menciptakan asap yang ganggu manusia, dia harus bayar. Negara boleh keliling lihat hotspot, datang, lalu identifikasi. Kalau betul suruh pengusahanya bayar ganti rugi supaya teliti soal kebakaran itu,” kata Fahri.
Dalam kunjungan kerjanya, Politisi PKS itu memberikan kuliah umum di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP Yapis) Kabupaten Biak, meninjau bekas hotel bintang lima, Hotel Marauw dan bertemu dengan muspida Kabupaten Biak
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2015
