Jakarta (ANTARA News) - Proyek instalasi sistem pengamanan internal di lingkungan Gedung Parlemen dengan menerapkan kartu akses khusus harus dilakukan secara transparan dan mengutamakan akuntabilitas dengan menenderkan proyek itu, kata politisi di DPR.
"Tujuan pembuatan kartu akses itu mungkin bagus misalnya untuk penertiban. Tapi kalau nanti dalam prosesnya ada penyimpangan harus diaudit dan diusut," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Syarif Hasan di Gedung Parlemen di Jakarta, Kamis.
Penetapan pihak yang memasang instalasi itu melalui tender diperlukan agar proyek yang sebenarnya bertujuan baik tidak menyimpang di dalam pelaksanaannya.
Menurut Syarif, jika pimpinan DPR menganggap proyek tersebut menyimpang maka sebaiknya memang perlu
diaudit. "Kalau saya pribadi menganggap itu perlu diaudit," katanya.
Syarif menyatakan sebaiknya proyek yang menelan dana Rp1,9 miliar itu dilakukan melalui tender. "Itu perlu diklarifikasi oleh Sekjen DPR, apakah melalui tender atau tunjuk langsung. Kalau tunjuk langsung kenapa? Apalagi jika biayanya sudahsebesar itu," katanya.
Sebelumnya, Sekjen DPR Faisal Djamal menjelaskan, penggunaan kartu akses itu telah melalui proses dan pembahasan cukup lama di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Peningkatan prosedur pengamanan internal tersebut, dilakukan karena selama ini banyak keluhan anggota DPR yang sering didatangi orang-orang tidak dikenal sehingga menggangu aktivitas anggota dewan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
