Samarinda (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebebasan pers untuk menyampaikan informasi secara luas, cepat dan terbuka jangan sampai merusak pers itu sendiri, sebagai media pendidikan, hiburan dan agen perubahan.
"Kebebasan bukan sekadar untuk kebebasan. Sama dengan demokrasi. Demokrasi adalah proses untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Kebebasan juga cara dan proses untuk mencapai kesejahteraan," katanya, dalam peringatan puncak Hari Pers Nasional 2007 di Samarinda, Jumat.
Kebebasan pers harus dilakukan melalui cara-cara, batasan-batasan yang baik sesuai etika dan norma yang ada. Kebebasan harus dikelola agar lebih bermakna dalam mencapai tujuan bangsa mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Adalah tugas kita semua, termasuk pers bagaimana kebebasan dan demokrasi yang ada dapat dikelola secara baik untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jusuf Kalla.
Kalau kebebasan dan demokrasi itu sudah merusak sistem kebangsaan yang ada termasuk pers itu sendiri, maka seluruh komponen bangsa ini harus duduk bersama merumuskan kembali segala persoalan yang ada.
"Apakah pers itu sudah menjadikan media untuk kesatuan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa dan ketertiban yang bagi bangsa ini. Jika sudah, maka itulah pers yang bermartabat, independensi pers itu bermakna dan berkualitas," ujarnya.
Wapres yakin bahwa pers yang ideal adalah pers yang sekadar menonjolkan penonton dan pembaca yang banyak. Tetapi bagaimana penonton dan pembaca yang banyak itu menjadi pintar dan cerdas hingga tercipta bangsa yang maju termasuk untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat.
"Untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan rakyat, perlu ada peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial yang tidak mungkin juga dilakukan tanpa keterbukaan. Namun, bukan berarti keterbukaan itu dilakukan tanpa batasan dan aturan yang baik sehingga informasi yang disampaikan memberikan dampak negatif," ujarnya.
Semisal, demo buruh yang diberitakan berlebihan oleh pers secara terbuka tanpa batasan-batasan maka akan berdampak secara psikologis bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Akibatnya, Indonesia sulit untuk melakukan pembangunan ekonomi dan sosial guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Jadi, harmonisasi terhadap segala persoalan bangsa yang ada, kebebasan pers yang bertanggungjawab tetap dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan bangsa yakni kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang salah dalam pemberitaan yang terbuka, namun efeknya tetap harus dipertimbangkan. Ekonomi bangsa tidak tumbuh, pers juga tidak mungkin dapat tumbuh minimal untuk mengaji wartawan dan pegawainya," tutur Wapres.
Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak bermaksud untuk mengekang kembali kebebasan pers antara lain dengan menghidupkan kembali Departemen Penerangan, namun kebebasan pers itu hendaknya dilakukan melalui batasan, aturan dan norma yang disepakati bersama, hingga tujuan yang akan dicapai yakni kesejahteraan rakyat, mendapat dukungan positif dari semua komponen bangsa.
Bagaimana pun, lanjut Wapres, kekebasan pers yang bertanggungjawab tetap diperlukan. "Pemerintah tidak berhak menentukan mana berita yang boleh dan tidak disiarkan, namun harus tetap dikalkulasi dampak dari informasi yang diberitakan itu ," katanya.
Hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional 2007 Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azam, seluruh pimpinan dan wakil pimpinan media massa.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
