Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan operasi pasar (OP) dalam jumlah yang tak terbatas untuk menstabilkan harga beras yang melonjak pasca banjir di sejumlah daerah terutama Jakarta dan sekitarnya.
Seusai memimpin rapat terbatas di kantor Bulog Jakarta, Selasa, Wapres juga mengatakan bahwa terkait dengan keputusan itu, pemerintah akan kembali mengimpor beras untuk menjaga stok pangan.
Ditegaskannya bahwa masalah pangan ini, tidak boleh main-main dan pemerintah tidak mau mengambil risiko sekecil apa pun tidak ada stok pangan untuk rakyat.
Wapres menambahkan bahwa keputusan itu (mengimpor beras) untuk menambah stok karena dilakukannya operasi pasar tanpa batasan tersebut, bukan masalah politik tapi benar-benar untuk menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriantono menyatakan tidak ada kelangkaan beras di Tanah Air meskipun terjadi kenaikan harga akhir-akhir ini.
"Kalau kita lihat situasi sekarang harga beras cenderung naik, walaupun sebetulnya siklusnya normal pada masa paceklik, tetapi tahun ini gerakannya abnormal, kenaikannya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," katanya dalam pengarahan kepada kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Jateng di Solo, akhir pekan lalu.
Namun, menurut dia, kenaikan beras itu sebetulnya suatu indikasi bahwa persediaan beras di Tanah Air pas-pasan atau mungkin agak kurang sedikit, tetapi tidak sampai terjadi kelangkaan beras.
"Media dan para pengamat sering salah dengan menyatakan terjadi kelangkaan beras. Kalau kelangkaan pupuk kadang terjadi, tetapi kalau kelangkaan beras tidak ada. Di Wamena yang hanya bisa ditempuh dengan pesawat saja juga ada beras," katanya.
2 juta ton
Selanjutnya, Mentan menjelaskan peningkatan produksi beras sangat penting, karena sepanjang kemerdekaan Indonesia, baru kali ini ada target begitu besar, sebanyak 2 juta ton beras pada 2007.
"Banyak orang yang mengatakan ini target ambisius, banyak orang pesimis apakah akan berhasil, jawabannya ada di tangan kita bersama. Target yang ditetapkan bukanlah hal yang terlalu muluk, karena kalau kita perhatikan potensi produktivitas padi sebetulnya belum tercapai," katanya.
Anton mengatakan, rata-rata produksi beras tingkat nasional baru 46 kuintal/hektare, padahal potensinya bisa sampai tujuh ton/hektare.
"Kalau produksi rata-rata kita naikkan satu ton gabah kering giling (GKG) maka jika luasan dua juta hektare sudah naik 11 juta ton GKG, berarti menghasilkan sekitar tujuh juta ton beras. Padahal kita hanya menargetkan dua juta ton, dari angka yang sederhana ini saja sudah bisa dibayangkan sebenarnya kita mampu," katanya.
Menaikkan produktivitas beras sangat penting, karena berkaitan dengan prestise bangsa, bagaimana bangsa yang begitu besar, potensi besar, sawah cukup besar justru impor beras.
Sementara itu, mengenai rencana pemerintah meningkatkan produksi beras pada 2007 sebesar 2 juta ton, Menko Perekonomian Boediono juga menyatakan optimis dapat dilakukan.
Dia menekankan, siklus tanam April 2007 sampai Maret 2008 yang akan dijadikan referensi bagi pencapaian sasaran peningkatan produksi beras.
"Kita akan all-out untuk meningkatkan produksi 2 juta ton beras, disamping itu antisipasi terhadap kekeringan juga dipersiapkan," ujarnya.
Selanjutnya, Mentan Anton Apriantono menambahkan, dirinya telah melakukan peninjauan ke Riau, Lampung, Jateng, Jabar dan Jatim dan berkoordinasi dengan jajaran Pemda setempat mengenai rencana pemerintah tersebut.
"Tidak ada satupun bupati atau gubernur yang ragu-ragu. Bahkan mereka optimis bisa mencapai 3 juta ton beras atau melampaui target 2 juta ton," ujarnya.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
