Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Ahil Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan, penugasan tambahan menteri dan kepala lembaga untuk menjaga iklim investasi dan hubungan ekonomi dengan beberapa negara mitra, bukan karena dugaan ada perantara tidak resmi yang kerap mengatasnamakan pemerintah.

"Bukan. Itu hanya agar untuk menjaga dan memelihara hubungan dengan negara-negara, dan agar prosesnya lebih cepat," kata dia, di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan langkah presiden tentang itu semata-mata untuk mengkondisikan agar negara-negara mitra memiliki penghubung langsung ke pemerintah, terutama jika terdapat masalah ekonomi dan hambatan-hambatan investasi.

"Pemerintah memang butuh yang khusus untuk sektor ekonomi ini," ujarnya.

Menurut Wanandi, penugasan tambahan kepada menteri itu juga akan memperkuat dan melengkapi peran yang sudah dijalankan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kedutaan besar Indonesia di negara-negara mitra tersebut.

"BKPM kan hanya menerima, nanti menteri lebih akan menjadi penghubung langsung," kata dia.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, mengatakan, dengan penugasan terhadap menteri itu, pemerintah akan memiliki daya diplomasi ekonomi yang lebih kuat terhadap negar mitra.

Menteri yang ditugaskan itu, kata Sibarani, juga akan bertanggung jawab dengan upaya tindak lanjut berdasarkan hasil kunjungan presiden ke negara tersebut.

"Seluruh yang menindaklanjuti dari pemerintah adalah menteri yang ditugaskan. Kami dukung. Misalnya, perwakilan kami di Timur Tengah akan mendukung Menteri ESDM, Sudirman Said, yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah di sana," ujarnya, di kesempatan yang sama.

Menurut peneliti politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, terdapat hal menarik dalam penugasan tambahan kepada menteri hasil rapat sidang kabinet, Senin kemarin (24/11), yaitu sebagian besar menteri yang ditunjuk adalah menteri yang bukan dari partai politik.

Sebelumnya, dalam rapat sidang kabinet Senin kemarin, Presiden Joko Widodo menunjuk beberapa menteri untuk menangani kerja sama dengan luar negeri yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan ekonomi.

Jokowi menunjuk Said menjadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, untuk jadi penghubung dengan Jepang, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, jadi menteri penghubung dengan China.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, ditunjuk jadi penghubung dengan Amerika Serikat dan Rusia.

Dalam pelaksanaannya, Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Sedangkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, akan menjadi penghubung kerja sama dengan negara-negara di kawasan Eropa dan Australia, Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan, menjadi penghubung kerja sama dengan India.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, ditunjuk menjadi penghubung dengan Singapura dan penghubung dengan Malaysia dipercayakan kepada Menteri Koordinator Maritim, Rizal Ramli.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, ditunjuk menjadi penghubung Indonesia dengan Thailand dan Vietnam serta negara ASEAN di luar Singapura dan Malaysia.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, menjadi penghubung untuk Korea Selatan dan Kepala BKPM, Franky Sibarani, untuk Taiwan dan Hong Kong.

Pewarta: Indra Pribadi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015