Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan empat perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor properti, pembangkit listrik tenaga air, dan sektor industri.
Tiga perusahaan berasal dari asing yakni Saudi Arabia, RRT dan Amerika Serikat, sedangkan satu perusahaan adalah perusahaan dalam negeri.
Layanan izin investasi tiga jam mensyaratkan investasi di atas Rp100 miliar (atau setara 8 juta dolar AS) dan atau menyerap tenaga kerja 1.000 orang.
"Jadi kalau yang disyaratkan adalah minimal diatas Rp100 miliar, perusahaan-perusahaan yang masuk nilainya jauh di atas batas minimal tersebut," kata Franky.
Dengan capaian tersebut, pihaknya menilai positif layanan perizinan investasi tiga jam.
Layanan kilat itu diharapkan berdampak positif dalam mengubah kebiasaan investor yang sebelumnya selalu mengurus lewat pihak ketiga, kini datang sendiri dan mengurus perizinan dengan cepat dan mudah di kantor BKPM.
"Layanan ini berupaya untuk mengubah paradigma bahwa mengurus perijinan itu sulit. Jadi mengubah kebiasaan investor yang selama ini selalu mengurus melalui pihak ketiga," katanya.
Layanan izin investasi tiga jam memang mensyaratkan investor atau salah satu pemegang saham perusahaan untuk dapat hadir langsung dalam pengajuan izin.
Hal itu karena data diri pemegang saham dibutuhkan dalam pembuatan akte perusahaan.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menyampaikan selain empat perusahaan yang telah memanfaatkan layanan izin investasi tiga jam tersebut, terdapat kurang lebih 15 perusahaan/perorangan yang melakukan konsultasi terkait layanan tersebut.
Ada pun terkait prosedur layanan, izin investasi tersebut terbagi dalam empat tahapan yang maksimal masing-masing tahapan berdurasi maksimal 45 menit.
"Tahapan pertama menyampaikan data diri dan dokumen ke Direktur Pelayanan BKPM, kemudian pengurusan tiga produk perizinan yakni izin investasi, akte pendirian perusahaan dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," jelasnya.
Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Tahap terakhir, adalah pengurusan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK).
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2015
