Depok (ANTARA News) - Seringnya terjadi banjir setiap tahun membuat Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibukota negara Republik Indonesia dan pusat pemerintahan, sehingga perlu dicari tempat lain sebagai penggantinya.
"Jika punya otoritas untuk memindahkan ibukota negara saya akan pindahkan ke daerah lainnya, jadi ibukota Republik Indonesia bukan Jakarta lagi," kata anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Nurul Komar, di Depok, Minggu.
Ia mengatakan seharusnya pusat pemerintahan jangan dicampuradukan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis, yang diwarnai dengan berdirinya mal ataupun pusat-pusat perbelanjaan.
Dicontohkannya bahwa di Malaysia pusat pemerintahan saja tidak dicampuradukkan dengan mal atau pusat perdagangan lainnya.
Ia menambahkan Malaysia merupakan negara yang sangat agamis, tetapi "Genting Highland" dibina sesuai dengan aturan.
Dikatakannya keberadaan Jakarta merujuk pada "master plan" sejak zaman Belanda, dan Belanda sudah mengatakan bahwa Jakarta sudah tidak akan pernah mampu menampung lagi air dari Depok dan Bogor.
Ketika ditanya daerah mana yang cocok menjadi ibukota negara, pelawak yang kini anggota legislatif ini mengatakan bahwa daerah di wilayah Indonesia bagian Timur merupakan wilayah yang cocok untuk dipilih menjadi ibukota negara.
"Indonesia bagian Timur kalau bisa, tapi minimal Indonesia bagian Tengah juga cocok, mengenai daerah mana tepatnya bisa dibicarakan lagi," katanya.
Namun, ia mengemukakan bahwa pemindahan ibukota atau pusat pemerintahan bukan perkara mudah. Selain membutuhkan dana yang sangat besar, juga diperlukan pengkajian yang sangat serius dan mendalam.
Setelah ibukota negara dipindahkan, nantinya Jakarta akan dikemas menjadi kota wisata dan bisnis.
Lebih lanjut, Nurul Komar mengatakan, nantinya jalan-jalan di Indonesia, untuk setiap pulau, propinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota akan dibangun jalan ring road (jalan lingkar) yang menghubungkan antarpropinsi dan antarkabupaten di Indonesia.
"Jalan tersebut akan menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.
Selain itu, kata dia, ia akan mendorong setiap pulau mempunyai obyek wisata yang bisa dibanggakan, sehingga setelah Pulau Bali pemerintah harus mampu menciptakan 'Bali-bali' yang lainnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
