Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pemerintahan terbuka di semua tingkatan, dari pusat sampai daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi dan institusi lain sehingga dapat membangun legitimasi dan kepercayaan publik.

"Hanya dengan pemerintah terbuka, kita mampu mendorong partisipasi masyarakat terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik, hingga membuka pengawasan oleh masyarakat," kata Presiden saat berpidato dalam Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalitas, pola pikir, di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik, namun reformasi sistem e-goverment.

"Dengan teknologi informasi, pemerintah menyediakan informasi aktual kebijakan akan dan yang sudah dibuat. Rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah, transparan, termasuk anggaran publik," katanya.

Presiden mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam era baru, dimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sudah beruah.

"Rakyat ingin transparasi, keterbukaan informasi, rakyat ingin hubungan pemerintah dan masyarakat yang interaktif, dialogis, responsif," kata Presiden.

Presiden juga menginggatkan bahwa pada 2018, keterbukaan secara global akan dimulai dan hal ini tidak bisa lagi dibendungnya.

"Bapak ibu kalau ada simpanan uang di Swiss, Singapura, Hongkong, nanti tidak bisa ditutupi lagi, jadi bagi yang simpanannya banyak hati hati. Ini tidak bisa dibendung ketebukaan informasi," ungkapnya.

Untuk itu, Presiden meminta semua pihak harus mulai dari dalam dan tidak menutupi semua informasi yang harusnya diterima oleh publik.

Presiden mengatakan, informasi yang ditutupi itu bisa muncul di media sosial, dimana tiap detiknya bisa berganti isu.

"Detik ini, trending topiknya mama minta pulsa, detik berikutnya lain lagi papa minta yang lain. Itulah yang kita hadapi, sangat cepat sekali, perubahan yang diakibatkan keterbukaan informasi yang sangat cepat," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, dengan kemajuan teknologi, pola interaksi antara pemerintah dan rakyat harus berubah dan tidak bisa lagi hal yang negatif ditutupi.

"Jangan berharap bisa menutupi kalau ada yang tidak baik, tidak bisa, sekarang orang membuat foto tidak pakai tustel lagi, bisa dengan HP yang setiap hari dibawa. Bapak bertemu siapa dengan siapa setiap saat bisa diunggah, ini keterbukaan yang tidak bisa dicegah. Semua harus memulai," ungkap Presiden.

Presiden mengapresiaai langkah kementerian dan nonkementerian yang sudah menerapkan keterbukaan, termasuk penggunaan e-goverment, respons cepat terhadap penanganan keluhan masyarakat.

"Yang belum, saya anjurkan menggunakan untuk berinterakasi dengan masyarakat, perbaiki terus prosesnya hingga masyarakat merasa negara hadir menyelesaikan persoalan mereka," demikian Presiden Joko Widodo.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2015