"Tensi masih meningkat, tetapi dalam batas-batas kewajaran. Karena masyarakat semakin sabar, semakin pintar dalam berdemokrasi," katanya, di Mataram, Rabu.
Menurutnya, pascapemungutan suara indikasi kerawanan seperti konflik tida ada. Kalaupun terjadi hanya sebatas pada aksi unjuk rasa, seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Utara dan kabupaten Bima.
"Tetapi itupun masih dilakukan dalam taraf biasa. Karena semua pihak mamsih mampu menjaga dan menerima hasil pelaksanaan Pilkada," ujarnya.
Disinggung terkait pelanggaran pemilu, seperti adanya laporan politik uang. Umar septono mengatakan bahwa ranah tersebut ada pada Panwaslu.
"Kalau soal politik uang itu ranahnya Panwaslu. Polisi belum bisa menangani langsung," tegasnya.
Gubernur NTB, M Zainul Majdi, menilai situasi keamanan di provinsi itu selama proses pemungutan suara di tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak berlangsung kondusuif.
"Dari hasil pantauan kami di beberapa TPS, terlebih lagi di Kabupaten Lombok Tengah. Dimana sebelumnya daerah ini masuk zona merah, tetapi faktanya semuanya sangat kondusif, begitu juga dengan kabupaten/kota lain yang melaksanakan pilkada," kata dia.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2015
