Kupang (ANTARA News) - Calon Walikota Kupang yang diusung Koalisi Pelangi, Drs Jefri Riwu Kore, MM, mengatakan, kegagalan demokrasi yang berdampak pada pembiasan makna otonomi daerah lebih disebabkan oleh manufer politik yang dangkal.
"Permasalahan ini harus dibenahi karena mengarah kepada ancaman disintegrasi, konflik sosial dan maraknya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Jefri Riwu Kore, di Kupang, Senin, usai Deklarasi Koalisi Pelangi.
Koalisi Pelangi terdiri atas Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi.
Dalam Pemilu 2004 di Kota Kupang, Partai Demokrat meraih tiga kursi di DPRD Kota Kupang, PPD dan PPDI masing-masing satu kursi. PBB dan PBR tidak meraih kursi, namun jumlah perolehan suaranya cukup banyak.
Koalisi Pelangi dibentuk dalam rapat gabungan partai terkait, di Kupang, pada Minggu (18/2) dan dideklarasikan pada Senin (19/2), guna mengusung pasangan Jefri Riwu Kore sebagai Calon Walikota Kupang dan Drs Johanes Dae sebagai Wakil Walikota Kupang.
Jefri Riwu Kore diakronimkan menjadi Jeriko dan Johanes Dae menjadi Judea sehingga disebut paket Jeriko-Judea.
Jeriko mengatakan, masyarakat Kota Kupang sangat menghendaki pembenahan demokrasi demi perubahan tata ruang kota, tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan.
Karena itu, ia berjanji akan mengutamakan tiga hal penting yang menurut dia sudah sangat mendesak untuk dibenahi, jika terpilih menjadi Walikota Kupang periode 2007-2012.
"Jika kami terpilih maka persoalan utama yang menjadi kekurangan pemimpin terdahulu akan diprioritaskan demi kemajuan daerah yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Jeriko yang didampingi Judea. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
