Jakarta (ANTARA News) - Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) memperkirakan biaya relokasi seluruh infrastruktur termasuk pembangunan kanal dan tanggul permanen di Porong mencapai Rp4triliun.
Ketua Pelaksana Timnas Basuki Hadimoeljono usai rapat semburan lumpur di Kantor Departemen ESDM, Jakarta, Selasa, mengatakan relokasi infrastruktur tersebut meliputi jalan tol, jalan arteri, rel kereta api, pipa gas, pipa air, dan jaringan listrik.
"Menyangkut biayanya belum diputuskan akan berasal dari mana apakah Lapindo atau APBN," katanya.
Hadir dalam rapat antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Gubernur Jatim Imam Utomo, General Manager Lapindo Brantas Inc Imam Agustino, dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro selaku tuan rumah.
Basuki merinci, biaya pembebasan lahan mencapai Rp600 miliar, pemindahan jalan tol Rp700 miliar, arteri nasional Rp300 miliar, kereta api Rp450 miliar, pipa gas Rp300 miliar, pipa air Rp45 miliar, dan pembangunan kanal Rp680 miliar.
Menurut dia, kebutuhan dana Rp4triliun tersebut di luar Rp3,8 triliun yang telah diputuskan sebelumnya.
Pencairan dana Rp3,8 triliun tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu Rp1,3 triliun hingga Maret 2007 dan setelah Maret Rp2,5 triliun.
Basuki mengatakan, saat ini, pihaknya tengah menyiapkan tiga desain sekaligus yaitu relokasi infrastruktur, pembuatan kanal permanen dan tanggul permanen.
Djoko Kirmanto mengatakan, desain kanal yang akan mengalirkan lumpur langsung ke laut sepanjang 17 km diharapkan selesai sebelum 8 Maret 2007.
"Setelah itu baru kita lakukan tender," katanya.
Sementara itu, Imam Agustino juga mengatakan, hingga saat ini, belum diputuskan siapa yang menanggung dana infrastruktur sebesar Rp4triliun tersebut.
Menurut dia, pihaknya tetap komit menyediakan dana sebesar Rp3,8 triliun.
"Dari dana Rp3,8 triliun, hingga saat ini sudah keluar Rp1 triliun," ujarnya.
Mengenai tuntutan ganti rugi warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perumtas), menurut dia, belum diputuskan dalam rapat itu karena masih ada beberapa kajian yang harus diperhatikan.
Basuki mengatakan, Menteri ESDM selaku Ketua Tim Pengarah masih akan menegosiasikan ganti rugi Perumtas dengan Lapindo.
Ganti rugi tersebut setidaknya meliputi 5.000 rumah dengan belasan ribu jiwa.
Mengenai upaya mengurangi luapan lumpur dengan memasukkan bola beton ke sumur, Basuki mengatakan, pihaknya menargetkan pada Kamis (22/2) sudah bisa dimulai.
Sedang menyangkut kelanjutan Timnas, Basuki mengatakan, hal itu tergantung Presiden.
Menurut dia, penanganan lumpur tersebut tidak bisa dilakukan secara "ad hoc," mengingat luapan lumpur yang terus keluar.
"Jadi, harus ada tim tetap yang menangani luapan lumpur tersebut," katanya.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
