Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memutuskan menunda privatisasi terhadap sembilan BUMN karena masih diperlukan kajian dan restrukturisasi terhadap BUMN tersebut. Kesembilan BUMN itu adalah PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PT Dirgantara Indonesia, PT Kertas Padalarang, dan 5 BUMN konsultan konstruksi.
"Komite Privatisasi memberikan arahan atas program tahunan privatisasi perusahaan perseroan tahun 2007 antara lain berupa penundaan program tersebut atas sejumlah BUMN," kata Menneg Sugiharto di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Kementerian BUMN merencanakan privatisasi BTN dengan metode IPO/dilusi dengan maksimal saham yang dilepas 30 persen. Sedangkan terhadap Dirgantara Indonesia direncanakan dengan
strategic sale (penjualan strategis) lebih dari 51 persen saham, Kertas Padalarang dengan
strategic sale atau divestasi
seluruh saham (saat ini pemerintah menguasai 40,76 persen).
Sementara lima BUMN konsultan konstruksi adalah PT Indah Karya, PT Virama Karya, PT Yodya Karya, PT Indra Karya, dan PT Bina Karya.
Komite Privatisasi memutuskan menunda privatisasi lima BUMN Konsultan Konstruksi dengan pertimbangan agar dikaji terlebih dahulu terhadap kemungkinan diakuisisi oleh BUMN lainnya serta apabila diprivatisasi
proceed-nya tidak cukup signifikan.
Sebelumnya Kementerian BUMN mengajukan usulan program privatisasi tahunan 2007 terhadap 24 BUMN yang terdiri dari 12 BUMN di mana pemerintah memiliki saham mayoritas, lima BUMN konsultan konstruksi, dan tujuh perusahaan patungan di mana pemerintah minoritas.
Komite Privatisasi ternyata hanya menyetujui privatisasi terhadap sembilan BUMN yang sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah dan enam perusahaan patungan di mana posisi pemerintah minoritas.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
