Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H. Wibowo, menyatakan tidak mudah melakukan penambahan target privatisasi sebesar Rp1 triliun dalam APBNP 2007, antara lain karena langkah itu akan melibatkan proses politik di DPR.
"Tidak bisa permintaan tambahan Rp1 triliun dari privatisasi itu disetujui begitu saja," kata Dradjad Wibowo di Jakarta, Selasa.
Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) itu, jika pemerintah dan DPR menaikkan target hasil privatisasi dalam APBN 2007, sementara ada jeda atau waktu untuk persiapan emiten dan persyaratan bursa, maka harga saham bisa "digoreng" habis sehingga harganya akan anjlok di pasar modal.
"Apalagi jika jadual konsultasi pemerintah dengan DPR telat seperti yang terjadi selama ini," katanya.
Menurut Dradjad, pihaknya (DPR) baru mengetahui adanya rencana pemerintah menaikkan target hasil privatisasi di APBN 2007 pada Selasa (20/2) ini.
"Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor KEP-03/M.Ekon/01/2007 tanggal 31 Januari 2007, baru kita terima hari ini. Jadi proses politik di DPR juga harus dihormati," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menjaga agar jangan sampai ada insider information dan insider trading dalam proses privatisasi BUMN.
"Target Rupiah dari setiap BUMN yang diprivatisasi juga harus dikonsultasikan ke DPR, tapi ini memang merupakan informasi yang tidak boleh dibocorkan karena bisa mempengaruhi harga saham," kata Dradjad yang juga pengamat ekonomi itu.
Menurut dia, jika diperlukan, perdagangan saham dari BUMN yang akan diprivatisasi di-freeze (dibekukan) supaya sahamnya tidak "digoreng".
Sebelumnya Komite Privatisasi mengusulkan adanya tambahan hasil privatisasi sebesar Rp1,0 triliun dalam APBNP 2007 sehingga target privatisasi tahun 2007 menjadi Rp4,3 triliun.
Penjelasan Menneg BUMN Sugiharto kepada Komisi XI DPR, menyebutkan, usulan tambahan itu karena sasaran privatisasi tahun 2006 hanya Rp2,1 triliun dari target sebesar Rp3,3 triliun.
"APBN 2007 menetapkan target hasil privatisasi 2007 sebesar Rp3,3 triliun sehingga jika ditambah dengan Rp1 triliun maka total target privatisasi 2007 sebesar Rp4,3 triliun," kata Sugiharto.
Menurut dia, dari hasil privatisasi 2007 sebesar Rp3,3 triliun, sebesar Rp1,3 triliun akan dipergunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) pada beberapa BUMN.
Dengan demikian, lanjut Sugiharto, hasil privatisasi netto dalam tahun 2007 yang akan masuk ke kas negara akan sebesar Rp2 triliun.
"Hasil privatisasi yang masuk ke kas negara diharapkan terutama dari divestasi saham negara pada PT BNI serta divestasi pada perusahaan di mana kepemilikan negara minoritas," kata Sugiharto. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
