"Informasi reshuflle kabinet yang beredar dan berkembang di masyarakat termasuk jumlah menteri dan portofolio yang dirombak hanya spekulasi kelompok tertentu saja," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, beberapa menteri memang mendapat penilaian kurang baik dari sisi opini publik namun Presiden Joko Widodo mempunyai cara penilaian dan monitoring kinerja anggota Kabinet Kerja.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR itu menilai apabila Presiden merasa perlu perombakan kabinet maka kewenangan reshuffle kabinet sepenuhnya domain presiden.
"Perombakan kabinet sepenuhnya domain sehingga tidak perlu intervensi Presiden," ujar.
Jhony mengatakan keinginan dan harapan untuk mendapat portofolio kabinet dilakukan dengan kedepankan tata nilai dan etika politik yang santun.
Menurut dia, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kabinet kerja, opsi perombakan kabinet perlu secara serius dipertimbangkan oleh Presiden dan itu sepenuhnya domain Presiden.
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani menilai partai politik yang meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo, maka partai itu harus belajar kembali etika politik, karena rakyat butuh kerja yang tulus dari parpol.
Menurut dia, jika partai ingin membantu kerja-kerja Pemerintah, sebaiknya tunjukkan dengan kinerja positif pada rakyat, bukan minta kursi menteri dulu baru memberikan dukungan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
