"Yang saya tahu ini dokumen Amdal paling cepat yang disusun, hanya sekitar satu minggu. Saya takut ini tidak masuk kaidah keilmuan, karena idealnya kan diuji dalam dua musim," kata Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo sebagai salah satu pakar dalam Tim Teknis kajian Amdal Proyek Kereta Cepat Jakarta--Bandung di Jakarta, Senin.
Menurut Dodo, kecuali hanya untuk kepentingan administrasi selebihnya hasil kajian dokumen Amdal yang terburu-buru disidangkan ini secara teknis tidak memenuhi syarat.
Ia mengatakan terlalu banyak tahapan yang dilewati hingga dokumen Amdal rencana pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta--Bandung ini dapat dikaji dalam rapat Tim Teknis.
Saat ini, ia mengatakan izin pinjam pakai kawasan hutan sedang diurus karena itu dokumen perizinan tersebut tidak ada dalam dokumen Amdal yang dikaji. Data primer tidak tersedia sehingga dampaknya keputusan ilmiah yang akan diambil pakar akan salah.
"Penilaian Amdal tidak melalui voting, tapi berdasarkan keilmuan. Saya bilang tidak (memenuhi Amdal)," tegas Dodo.
Pakar kualitas air Linawati Harjito bahkan meminta agar pihak PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) menambah sampling kajian air tanah untuk Amdal, dan menggunakan data baru. Selain itu meminta perusahaan konsorsium ini memperbaiki metode perhitungan yang digunakan.
Pakar ilmu sosial Universitas Indonesia Dodi Prayogo mengatakan dokumen Amdal seharusnya juga dapat memastikan berapa masyarakat sekitar proyek yang terdampak, kehilangan sumber pendapatan, dapat terserap.
"Berapa sebenarnya yang bisa terserap. Kita tahu ini proyek berteknologi tinggi, diperlukan sumber daya manusia dengan skill yang tinggi pula, lalu bagaimana masyarakat terdampak akan benar-benar terserap?" ujar dia.
Direktur Utana PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan yang hadir dalam rapat Tim Teknis Amdal pembangunan jalan kereta cepat Jakarta--Bandung mengatakan beberapa tahapan sudah dilalui, termasuk studi oleh pihak Jepang, Prancis, dan Tiongkok tentang kebutuhan transportasi darat kereta api untuk mengurangi kepadatan jalur udara.
Proyek yang pendanaannya menggunakan skema "business to business" dan tidak menggunakan dana APBN/APBD ini, menurut dia, juga telah melalui studi awal, salah satunya dari ITB, yang hasilnya telah disampaikan kepada Kementerian BUMN dan Perhubungan.
Rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat, ia mengatakan telah keluar, meski masih ada beberapa izin masih harus diselesaikan.
"Ground breaking" pembangunan jalan kereta cepat Jakarta--Bandung sepanjang 140.900 kilometer (km) beserta empat stasiun dan satu depo, menurut dia, dilakukan pada 21 Januari 2016. Proyek tersebut dipegang oleh konsorsium Indonesia yang menguasai 60 persen saham, dan konsorsium Tiongkok yang memegang 40 persen saham.
Rapat Tim Teknis Amdal pembangunan kereta cepat Jakarta--Bandung tersebut dipimpin Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ary Sudijanto, pakar konstruksi jalan kereta Universitas Indonesia Sigit P Hardiwardoyo, pakar transportasi Ellen SW Tangkudirong, pakar udara dan kebisingan Kardono, dan perwakilan Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
