Bandung (ANTARA News) - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, menyatakan pada 2008 mendatang banjir di daerah yang dilewati Sungai Citarum tidak akan terjadi lagi karena normalisasi Sungai Citarum selesai dilaksanakan.
Dalam kunjungannya di lokasi banjir Kelurahn Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Minggu, Paskah menyebutkan banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung telah mengalami penurunan jumlah luasan wilayah terkena banjir tahun ini, namun ketinggian airnya masih cukup tinggi.
Diakuinya, sampai saat ini masih terdapat beberapa program Balai Pengendali Citarum yang msih belum terprogram dengan baik. "Saat ini pengendalian banjir di Sungai Citarum harus direvitalisasi atau di-"review" kembali," katanya.
"Karena itu, kami menawarkan dua alternatif bagi masyarakat yaitu reloksi pemukimn penduduk atau pembangunan rumah panggung bagi penduduk yang berada di sekitar sungai," katanya.
Perbaikan Sungai Citarum ini akan sangat berpengaruh pada seluruh alur sungai di Jawa Barat termasuk Jakarta. "Pengaruhnya akan besar terhdap penyediaan air bersih untuk Jakarta dan juga ketersediaan listrik bagi masyarakat jawa Barat di Jatiluhur," katanya.
Menurut Paskah, untuk keseluruhan perbaikan infrastruktur di Sungai Citarum diperlukan biaya hingga Rp300 Miliar sedangkan untuk normalisasi sungai membutuhkan anggaran Rp5 Triliun hingga Rp10 Triliun.
Dikatakan bahwa anggaran untuk keseluruhan pengendalian sungai bagi penyediaan listrik dan air bersih membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Meski biaya yang dibutuhkan besar hingga Rp30 Triliun tetapi keuntungan yang akan didapat sangat besar tidak hanya untuk Jawa Barat tetapi DKI Jakarta dan juga Banten," katanya.
Seluruh biaya tersebut ditanggung oleh Japan Bank of International Corporation (JBIC) dan akan diusahakan dapat dibantu oleh APBN pada perubahan anggaran mendatang.
Terkait dengan kerugian atas bencana yang dialami beberapa wilayah di Indonesia termasuk banjir di Kabupaten Bandung, Paskah mengatakan hingga saat ini yang tercatat nilai kerugian yaitu DKI Jakarta sebesar Rp8 Triliun dan, Yogyakarta Rp420 Miliar, sedangkan Kabupaten Bandung sendiri masih belum terhitung kerugiannya akibat genangan air.
Ketika ditanyakan anggaran APBN yang defisit untuk pos bencana alam, Paskah mengakui defisit yang terjadi pada awalnya 0.9 persen tetapi saat ini sudah meningkat hingga 1.1 persen. "Soal penambahan anggaran, itu urusan DPR, kita lihat saja nanti," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
