Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan politisasi dan penggiringan petani menjadi "onderbouw" partai politik (Parpol) tertentu.
"Seharusnya petani dan nelayan jangan ditarik ke partai atas prakarsa elit Parpol tertentu," katanya.
Menurut Tjahjo, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) merupakan lembaga yang selama ini telah menghimpun para petani dan nelayan itu.
"Sangat disayangkan jika benar laporan para petani-nelayan anggota Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) bahwa mereka digiring-giring untuk bergabung di wadah baru di bawah partai tertentu. Kami tak setuju cara-cara ini. Kan sudah ada HKTI dan HNSI sebagai organisasi profesi," katanya.
Awal pekan ini, Ketua I Bidang Organisasi DPP Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, M Basyir DA, usai bersama rekan-rekannya bertemu Wakil Presiden, mengemukakan bahwa ada menteri yang datang ke daerah dan menganjurkan para petani untuk membuat gabungan kelompok tani. Mereka pun ditawarkan mendirikan kelompok tani yang baru di bawah naungan partai tertentu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sugeng Sarjadi Sindicate Dr Sukardi Rinakit, berpendapat, sebaiknya organisasi petani bernaung di bawah partai politik berkuasa atau oposisi agar perjuangan mereka menjadi lebih konkret.
"Saya setuju jika gabungan organisasi para petani itu masuk dalam partai tertentu," kata Sukardi.
Ia mengatakan, dengan masuknya organisasi petani ke dalam partai tertentu, perjuangan menjadi lebih konkret. Baik mereka nanti jadi bagian dari partai berkuasa maupun oposisi," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
