"Di Kalijodo juga ada warga yang bekerja secara halal. Berdagang, menjadi tukang ojek, juga ada pabrik mie. Kami harus ke mana kalau kemudian digusur," kata Yan Fadhila (46) saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Apalagi, warga juga tidak diberi waktu untuk mempersiapkan pindah. Menurut informasi yang dia dengar dari salah satu televisi swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengeluarkan surat peringatan pertama agar warga segera mengosongkan rumahnya.
Warga hanya diberi waktu 10 hari untuk mengosongkan rumah dan segera meninggalkan kawasan prostitusi tersebut. Menurut Yan, batas waktu yang singkat itu menyulitkan warga untuk mempersiapkan diri.
"Untuk pindah kan perlu biaya. Sementara Kalijodo sekarang sudah mulai sepi. Pelanggan kafe dan wisma yang biasanya ramai, sekarang tidak berani datang. Mereka dapat uang dari mana untuk pindah," tuturnya.
Menurut Yan, sejak Kalijodo ramai diberitakan, sejumlah aparat dan wartawan kerap datang ke kawasan tersebut. Akibatnya, wisma dan kafe yang biasanya ramai pelanggan saat ini mulai sepi. Beberapa pekerja seks komersial (PSK) juga sudah mulai meninggalkan kawasan tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya membuka pintu bagi warga Kalijodo untuk berdialog dan mendengar aspirasi mereka. Namun, hingga saat ini seolah-olah tidak ada pintu dialog.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
