Perlunya haluan negara, agar kepala negara ataupun daerah baik itu presiden gubernur, bupati, walikota memiliki visi yang sama, tidak sendiri-sendiri kata Zulkifli saat menghadiri acara pengukuhan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) di Aula Bahteramas Pemda Provinsi Sultra, seperti keterangan tertulis MPR, Jumat.
Indonesia, lanjut dia, mendambakan haluan negara yang komprehensif, terlebih di tengah hadangan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Artinya, bukan hanya haluan negara bidang ekonomi, tetapi juga bidang politik dan keamanan, serta bidang sosial budaya, termasuk wawasan kebangsaan.
"Atau boleh juga dikatakan haluan negara yang merupakan gabungan antara GBHN dengan apa yang disebut Pembangunan Semesta Berencana. Tapi, semua itu harus dikaji, didiskusikan dengan kalangan perguruan tinggi, ormas-ormas keagamaan, ahli tatanegara dan lainnya," ujar Zulkifli, Kamis.
Namun dia mengatakan, perubahan konstitusi memerlukan proses yang panjang, karena tidak sembarangan. "Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Kalau perlu ditentukan melalui jajak pendapat atau melalui survei. Jadi, kita bertanya kepada rakyat," kata dia.
MPR sebagai rumah besar rakyat Indonesia, di mana di dalamnya ada Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, menampung semua aspirasi yang berkaitan dengan perlu tidaknya dilakukan perubahan UUD dan juga haluan negara.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
