Jakarta (ANTARA News) - Bupati Banyuwangi, Abdullah Anas, merasakan semangat kebersamaan dan gotong royong merupakan kunci sukses PDI Perjuangan saat mengusung Joko Widodo-Basuki Purnama pada pilkada Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu.

Dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, Anas menceritakan pengalamannya ketika menghadiri rapat konsolidasi pemenangan Pilkada di DPP PDI Perjuangan saat masih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam rapat konsolidasi itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, selalu wanti-wanti soal pentingnya gotong-royong.

"Bu Mega memimpin sendiri konsolidasi di kantor Lenteng Agung. Setiap kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan dan para tokoh lain bergotong-royong. Saya ingat ada Pak Teras Narang (semasa masih gubernur Kalteng), Pak Rano Karno (kini gubernur Banten), dan banyak lagi," katanya.

Semangat gotong-royong itu dipraktikkan Anas dengan mengampanyekan duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-Ahok itu ke masyarakat Banyuwangi di Jakarta.

"Saya pun kala itu ikut bergotong-royong antara lain dengan mengomunikasikan program-program Jokowi-Ahok ke kalangan Ikawangi (Ikatan Keluarga Banyuwangi) Jakarta. Perkumpulan warga Banyuwangi yang merantau di ibu kota, jumlahnya belasan ribu, serta ke jaringan organisasi," kata Anas.

Anas lalu memaparkan bagaimana PDI Perjuangan yang mengusungnya saat Pilkada 2015 menyediakan kader-kader sebagai saksi. Padahal, salah satu komponen termahal di Pilkada adalah membayar saksi.

Namun, Anas yang menang mutlak pada Pilkada Banyuwangi 2015 lalu justru tak keluar uang untuk saksi. PDI Perjuangan menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi, ucapnya.

Kader-kader PDI Perjuangan bahkan ikut membantu mensosialisasikan visi, misi dan program kerja Anas saat kampanye Pilkada. "Para kader bersinergi dengan banyak elemen masyarakat lainnya ikut mengomunikasikan ke publik luas, bahkan sampai pintu ke pintu," jelasnya.

Selain itu, hal lain yang membuat pencalonannya di pilkada lebih murah karena alat peraga kampanye dibiayai oleh KPU. Bahkan KPU membiayai iklan-iklan di media sehingga biaya ikut Pilkada bisa menjadi lebih murah.

Menurut Anas, sesuai pengalaman ada tiga hal yang membuat pencalonannya dalam dua kali pilkada bisa murah, yakni tidak ada mahar di partai, kerja gotong-royong para kader, dan aturan KPU yang memfasilitasi. 

Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2016