UE Sinyalir Ada Intervensi di Pilkada Aceh Barat

Banda Aceh (ANTARA News) - Tim pemantau Uni Eropa (UE) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) putaran kedua di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mensinyalir adanya intervensi dari oknum tertentu di daerah tersebut. "Intervensi itu terjadi sehari menjelang Pilkada, dan pada hari pencoblosan dilaporkan juga ada informasi intervensi dari oknum tertentu di Kabupaten Aceh Barat," kata Ketua Tim Pemantau Pilkada dari UE, Glyn Ford, di Banda Aceh, Selasa. Dugaan intervensi itu, menurut dia, misalnya sebelum pilkada ada pertemuan yang dilakukan oleh petinggi militer dengan masyarakat pada satu kecamatan di Aceh Barat yang menganjurkan untuk tidak memilih kedua pasangan kandidat Bupati/Wakil Bupati. Bentuk intervensi lainnya, disebutkannya, tim pemantau melihat langsung adanya aparat militer yang mengumpulkan peralatan pemilihan setelah penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. "Intervensi pertama kita ketahui setelah adanya laporan dari salah seorang yang ikut dalam pertemuan dengan petinggi militer, sementara yang lainnya dilihat langsung oleh pemantau kita di TPS," katanya. Meskipun intervensi terjadi namun dalam skala kecil yaitu pada satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat atau sebesar 0,5 persen dari populasi, namun dia menilai tidak membawa pengaruh terhadap hasil Pilkada. Sementara itu, intervensi yang dilakukan unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) dengan melakukan intimidasi menjelang hari pemungutan suara, katanya. Dia juga menekankan, peran serta militer dalam bentuk apapun dalam Pilkada tidak sesuai dengan aturan. "Tetapi, kami tidak mendiskreditkan TNI sebagai organisasi," tambahnya. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda (Kapendam IM), Mayor CAJ Dudi Dzulfadli, mengatakan bahwa TNI memiliki komitmen untuk bertindak netral dalam Pilkada. Dia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan tentang adanya keterlibatan oknum TNI dalam Pilkada, dan untuk itu diminta pihak yang menyatakan TNI mengintervensi Pilkada dapat memberikan bukti sekaligus saksi. "Apabila benar ada keterlibatan TNI dalam Pilkada, kita akan tindaklanjuti dengan mengecek ke lapangan dan jika benar maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007