Jakarta (ANTARA News) - Pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan program Kampung KB membutuhkan dukungan dari seluruh instansi yang berkepentingan seperti pemerintah daerah dan kementerian lainnya.

"Membangun komitmen untuk menjadikan Kampung KB sebagai program yang menjadi urusan bersama antarinstansi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat konsisten dan berkesinambungan," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dalam keterangannya s di Jakarta Kamis.

Surya mencontohkan komitmen Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pembentukan Kampung KB di Desa Penarungan Mengwi Kabupaten Badung Bali beberapa waktu lalu.

Surya menyatakan dukungan pelaksanaan program Kampung KB tingkat nasional itu harus mendapatkan dukungan secara politis, teknis dan operasional.

Dukungan yang diharapkan dari kepala daerah, SKPD, camat, lurah, BPD, LPMD, LPMK, tokoh masyarakat/agama, tim penggerak PKK, kader dan bidan desa mulai dari operasional, evaluasi hingga pelaporan kegiatan kampung KB.

BKKBN menganggap Kampung KB menjadi program strategis dalam mengimplementasikan kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang disesuaikan kebutuhan dan kondisi di wilayah setempat.

Data Susenas 2013, mencatat angka kelahiran total (Total Fertility Rate atau TFR) Kabupaten Badung mencapai 2,1 sehingga pencapaian yang baik atau memenuhi target nasional sebesar 2,3.

Penduduk di Kabupaten badung yang berusia antara 16 tahun hingga 18 tahun sudah menikah sehingga program Kampung KB berpotensi menaikkan rata-rata usia kawin pertama pada usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi lelaki.

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016