London (ANTARA News) - Pemimpin lembaga urusan pengungsi Palestina di PBB, Selasa, mendesak Barat agar berhenti mengucilkan Pemerintah Otonomi Palestina menyusul kesepakatan oleh HAMAS dan faksi saingannya, Fatah, guna membentuk pemerintah persatuan.
"Sudah tiba waktunya untuk menunjukkan keberanian ... meninggalkan kebijakan pengucilan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kondusif bagi perdamaian dan kestabilan," kata Karen Koning AbuZayd, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA).
"Hanya konsekuensi tragis akan mengikuti jika kita meneruskan jalur pengucilan saat ini terhadap Pemerintah Otonomi Palestina dan mempersenjatai satu pihak guna menghadapi pihak lain," kata Karen dalam pidato di hadapan kelompok pemikir Chatham House di London, Inggris, seperti dikutip Reuters.
Faksi Palestina yang bertikai dan bertemu di Makkah, Arab Saudi, menandatangani persetujuan pada 8 Februari guna membentuk pemerintah persatuan, dengan harapan dapat mengakhiri pertumpahan darah antara pengikut mereka dan memperoleh kembali bantuan Barat yang dihentikan setelah Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) memangku jabatan setelah menang dalam pemilihan umum Januari 2006.
Kesepakatan itu tak menyeru pemerintah baru agar mengakui Israel atau mencela kekerasan, dan meliputi janji tak jelas untuk menghormati, dan bukan menerima, persetujuan perdamaian sementara Palestina-Israel.
Kesepakatan tersebut tidak memenuhi tuntutan Kuartet penengah Timur Tengah, yang terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.
Pemerintah Presiden AS George W. Bush telah menyampaikan keprihatinannya mengenai cara berhubungan dengan pemerintah yang melibatkan HAMAS.
"Bagaimana mungkin anda mengadakan pembicaraan mengenai perdamaian jika satu pihak tak menerima hak pihak lain untuk ada?" Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mempertanyakan bulan lalu. Ia merujuk kepada penolakan HAMAS untuk mengakui Israel.
Rusia memisahkan diri dari mitra Kuartetnya dengan memberitahu pemimpin HAMAS yang berkunjung ke negara tersebut Khaled Meshaal bulan lalu bahwa Moskow akan berusaha meyakinkan negara Barat agar mencabut embargo bantuan yang melumpuhkan atas pemerintah pimpinan HAMAS.
Sejauh ini, Uni Eropa telah memperlihatkan sedikit tanda untuk mundur dari tuntutan Kuartet, kendati organisasi regional itu telah memperlihatkan keluwesan lebih besar dibandingkan dengan Washington atau Tel Aviv.
Karen mengatakan ada rakyat Palestina yang khawatir terhadap perang. "Bagi rakyat Palestina ini lah kita juga harus menyampaikan seruan," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
