"Sebenarnya ratas akan dilakukan besok, Selasa (29/3) tapi diundur karena kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan BPKP belum selesai. Makanya, kita tunggu hasilnya," ujarnya di Jakarta, Senin.
Megaproyek Hambalang yang bernilai triliunan rupiah itu terhenti pada 2012 lantaran kasus korupsi yang sempat melibatkan mantan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun DPR RI itu dalam seminggu terakhir ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkeinginan menuntaskannya, setelah melalui audit menyeluruh dari sisi anggaran maupun kelayakan lokasinya.
Kemen PU Pera mendapatkan tugas untuk menguji kelayakan bangunan hingga kondisi tanah yang digunakan. Untuk menguji kondisi tersebut juga melibatkan banyak pihak termasuk perguruhan tinggi. Sedangkan, Kemenpora bertugas mengkaji kerugian dan keuntungan keberadaan P3SON.
Pihak Kemenpora juga meminta pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sejak tahun lalu mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunannya.
"Kami yang berinisiatif, bukan KPK yang undang, Ada dari Kemenpora, Deputi BPKP dan Litbang Kementerian PU untuk memastikan apakah kami boleh jalan terus atau tidak," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora yang saat ini menjabat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.
Ia menambahkan, selain untuk memastikan apakah pembangunan Hambalang bisa berlanjut atau tidak, pihaknya datang ke KPK juga untuk mencari dukungan agar tidak terjadi salah langkah dalam pengambilan kebijakan.
Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016