"3 in 1 kan nggak membebani (masyarakat). Kecuali ada joki," kata Lulung di Gedung DPRD DKI.
Menurut Lulung, 3 in 1 justru menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. "Seharusnya dievaluasi, bukan lantas dihapuskan."
"Ini kan sudah baik. Yang selanjutnya harus dipikirkan adalah penambahan ruas jalan yang dibutuhkan oleh kendaraan kita," kata dia.
Mengenai rencana Pemerintah DKI Jakarta menggunakan sistem jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing) sebagai pengganti 3 in 1, Lulung minta sistem itu tidak membebani masyarakat.
"Kalau pakai ERP, solusinya harus pakai alat yang sederhana, jangan dibebani lagi masyarakat untuk membeli alat," kata Lulung.
Masih banyak hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat mengenai ERP, antara lain berapa tarifnya, alat yang digunakan dan pukul berapa saja pemberlakuan tersebut.
"Ini harus sosialisasi dulu, jangan langsung dilaksanakan," kata Wakil Ketua DPRD DKI ini.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2016
