Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat oleh Presiden Joko Widodo di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin.
Bagi Presiden, keberhasilan Brebes sangatlah penting mengingat Brebes menjadi proyek percontohan.
"Jika Brebes berhasil, semua hasilnya kelihatan langsung. Semua kabupaten akan kita kerjakan dengan cara yang sama. Ini menjadi contoh untuk di kabupaten yang lain. Apa yang harus dikerjakan," ujar Presiden.
Program ini merupakan program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan melibatkan berbagai kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjadikan Brebes sebagai kabupaten percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjalankan program sinergi tersebut.
Brebes dipilih menjadi proyek percontohan pengentasan rakyat dari kemiskinan karena sejumlah alasan. Antara lain karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia, dan bawang adalah komoditas yang berkontribusi cukup besar pada inflasi. Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara.
Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya.
Presiden berjanji akan melakukan pengecekan atas program yang diluncurkan hari ini.
"Saya akan cek terus dengan cara saya, baik dengan intelijen, atau saya datang langsung. Tapi akan saya cek semuanya," ucap Presiden.
Presiden juga menjelaskan bentuk program sinergi yang nantinya akan dikerjakan bersama-sama.
"Pertama, masalah tanah sertifikat. Mengapa petani, nelayan, dan pelaku UKM tidak memiliki akses ke bank? Karena mereka tidak punya agunan yang salah satunya harus berupa sertifikat. Akhirnya banyak yang lari ke rentenir," ujar Presiden Jokowi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden memperingatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pengurusan sertifikat tidak terlalu lama dan tidak berbelit-belit.
"Akan saya periksa langsung di mana masalahnya. Sejak saya lahir sampai sekarang untuk mengurus sertifikat itu lama sekali. Tidak bisa! Jangan diteruskan. Tidak mau saya," ucap Presiden dengan tegas.
Selain sertifikat, persoalan lain yang akan diselesaikan bersama ialah permasalahan penyediaan modal, penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan juga yang tak kalah pentingnya, hal-hal yang berkaitan setelah panen.
"Pascapanen ini harus jadi perhatian semuanya. Tadi saya tanya petani satu kilogram bawang Rp30 ribu sampai Rp35 ribu. Saya tanya di pasar Rp48 ribu sampai Rp50 ribu. Kalau pas mahal, petani akan senang. Tapi kalau seperti ini terus masyarakat akan teriak-teriak karena mahalnya harga bawang. Yang kita cari adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara keduanya. Bagaimana caranya petani senang, masyarakat juga senang," jelas presiden.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2016
