Hal itu disampaikan Rudiantara saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional "Strategi dan Arah Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi Asean", di Jakarta, Selasa.
Namun, menurut dia, tidak mungkin seluruh pemda didorong untuk mengembangkan semua aplikasi karena daya dukung finansial yang dimiliki berbeda-beda.
"Karena begini, implementasi dari ini kan membutuhkan resources terutama dana, kabupaten dan kota memiliki kemampuan ruang fiskal yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan semua pemerintah daerah menerapkan langsung aplikasi yang sama," katanya.
Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah mendorong agar daerah mengembangkan aplikasi yang spesifik yang sangat dibutuhkan. Nantinya, aplikasi-aplikasi yang telah berhasil di tingkat daerah akan distandarisasi sehingga dapat digunakan di daerah lain.
"Kalau enggak nanti masing-masing daerah membuat hal yang sama terlalu boros, kita enggak usah ngulang lagi, ngulang lagi," katanya.
Ia menuturkan, ada tiga hal yang dapat menjadi fokus dalam pengembangan aplikasi. Pertama, hubungan di internal pemerintah daerah, misalnya hubungan antar-satuan kerja dan peningkatan produktivitas kerja pegawai.
Kedua, hubungan antara pemerintah dan dunia bisnis, yang dapat diwujudkan lewat pengembangan aplikasi untuk kemudahan pelayanan untuk berusaha dan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
Ketiga, hubungan antara pemerintah dan masyarakat . Ia pun mencontohkan aplikasi yang memudahkan pengurusan kesehatan masyarakat, seperti aplikasi untuk penyediaan ambulans bagi warga yang telah diluncurkan di Makassar.
Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Heppy Ratna Sari
COPYRIGHT © ANTARA 2016
