Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan menalangi biaya pembangunan infrastruktur yang rusak akibat kasus semburan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, namun realisasinya akan tergantung pembahasan dengan pihak DPR.
"Itu pemerintah memang sudah akan menalangi, tetapi itu sangat tergantung nanti pembicaraan atau pembahasan dengan DPR. Itu kan masuknya ke APBNP 2007," kata Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Selasa malam.
Menurut Paskah, rencana menalangi biaya pembangunan infrasturktur harus dibahas dengan DPR karena DPR-lah yang memiliki hak budget.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat kasus itu mencapai sekitar Rp7,6 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan tol Rp700 miliar, jalan arteri Rp300 miliar, pembebasan lahan Rp600 miliar.
Juga untuk memperbaiki saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), air minum, dan gas. Selain itu juga dibutuhkan Rp612 miliar untuk membuat kanal guna membawa lumpur ke laut. Juga dana operasional sebesar Rp70 miliar per tahun.
"Pemerintah akan menalangi, pemerintah beberapa waktu lalu sudah memberi penjelasan kepada DPR. Itu multi years, tidak mungkin tahun ini semuanya," katanya.
Ketika ditanya dari APBN 2007 yang bisa dialihkan untuk keperluan menalangi biaya pembangunan infrastruktur itu apa saja, Paskah mengatakan sedang disusun.
"Lagi disusun dulu dalam satu bulan ini, tunggulah. Kan satu bulan ini Keppres-nya," kata Paskah.
Menurut dia, pihaknya saat ini juga tengah melakukan penghitungan potensi kerugian ekonomi akibat kasus tersebut.
"Opportunity lost-nya lagi dihitung. Yang ada sekarang baru perhitungan kerusakan yang menyangkut rumah. Potensi kerugian ekonomi secara menyeluruh belum ada," katanya.
Ia mengharapkan pendataan dan perhitungan potensi kerugian ekonomi dari kasus itu dapat segera diselesaikan dan diketahui hasilnya.
"Departemen PU tidak menghitung opportunity lost tapi hanya kerugian dari barang-barang yang rusak seperti rumah, jalan tol, dan lainnya. Padahal kegiatan ekonomi terpengaruh akibat jalan diblokade, arus barang tidak lancar. Itu akan berpengaruh ke PDRB," kata Paskah. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
