"Perda (peraturan daerah) yang terkait pelayanan perizinan harus diperhatikan benar-benar. Jangan sampai menghambat investasi," katanya di sela Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.
Ia mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 3.000 peraturan daerah yang muatan atau isinya justru menghambat investasi. Lebih parahnya, masih ada perda yang bertentangan dengan peraturan di atas.
Mendagri mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut saat kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Kabupaten Purwakarta karena dalam kegiatan tersebut hadir ratusan anggota DPRD yang berasal dari perwakilan 417 kabupaten di Indonesia.
Ia mengatakan, pada dasarnya pemerintah pusat ingin menata kembali hubungan dengan seluruh pemerintah daerah. Dengan begitu, maka akan memperkuat tujuan ononomi daerah.
"Perizinan akan dipangkas agar lebih mudah. Jadi, semua peraturan, termasuk peraturan-peraturan daerah, yang berkaitan dengan perizinan akan dikaji ulang," katanya.
Catatan Kementerian Dalam Negeri, saat ini ada 26 persen peraturan di Kementerian Dalam Negeri yang telah dipangkas.
Intinya ialah bagaimana investasi dan perizinan semakin mudah dan mencegah adanya retribusi dalam perizinan yang tidak perlu.
Pewarta: M. Ali Khumaini
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
