Seskab Tegaskan Presiden Tidak Pernah Berpikir Ubah Syarat Pendidikan Capres

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Sudi Silalahi, menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah berpikir untuk mengubah persyaratan pendidikan bagi calon presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23/2003, apalagi menghalangi seseorang untuk ikut bursa pencalonan pada Pilpres 2009. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi didampingi Juru Bicara kepresidenan, Andi Malarangeng, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat, menanggapi isu mengenai persyaratan minimal sarjana (Strata Satu/S-1) bagi calon presiden dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. "Tidak pernah ada pemikiran dari Presiden untuk mengubah persyaratan pendidikan bagi calon presiden serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2003," kata Sudi. Menurut dia, Presiden tetap berpegang teguh pada ketentuan UU Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam pasal 6 huruf r UU tersebut ditegaskan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. "Presiden sangat menghargai berlangsungnya pelaksanaan demokrasi dengan baik, dan tidak pernah berpikir untuk menciderainya, apalagi untuk menghalang-halangi seseorang untuk ikut dalam pencalonan Presiden," katanya. Sudi juga mengatakan, hingga saat ini RUU itu belum pernah disampaikan kepada Presiden. "Dari Menteri Dalam Negeri juga diperoleh penjelasan bahwa RUU tersebut saat ini masih dalam tahap proses penyusunan dan pembahasan oleh satu tim serta sedang menggali pendapat dan masukan dari masyarakat dan para ahli dan lembaga-lembaga negara," ujarnya. Dijelaskannya juga bahwa RUU yang sedang dikonsultasikan dengan berbagai elemen itu merupakan satu paket dengan 3 RUU bidang politik yang lain, yaitu RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007