Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah pusat hingga saat ini belum membayarkan kekurangan biaya pengganti perawatan korban gempa yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Yogyakarta.
"Akibatnya pihak rumah sakit saat ini kesulitan biaya operasional dan membayar insentif karyawan," kata Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta, dr Mulyo Hartono, Selasa.
Pemerintah pusat sampai saat ini masih memiliki utang di sejumlah rumah sakit sebagai kompensasi biaya perawatan korban gempa.
"Kami belum dapat mamastikan apakah biaya tersebut akan dibayarkan segera atau tidak karena ternyata biaya tersebut tidak muncul dalam APBN 2007," katanya.
Utang pemerintah tersebut tidak tahu kapan akan dibayarkan, namun yang jelas dalam APBN 2007 ternyata tidak ada anggaran untuk pembayaran biaya perawatan korban gempa tersebut.
Ia mengatakan, khusus untuk RSUD Kota Yogyakarta klaim yang diajukan ke PT Askes senilai Rp1,1 miliar, dan dari angka tersebut sampai saat ini baru dibayar Rp542 juta sehingga masih ada kekurangan Rp558 juta.
"Pembayaran tahap pertama dilakukan oleh provinsi, dan itupun atas talangan dari dana Jamkesos DIY, bukan dari pemerintah pusat," katanya.
Ia mengatakan, saat dirinya mengikuti rapat di Jakarta diperoleh keterangan bahwa dana tersebut akan diposkan di kantor Menko Kesra, namun hingga APBN 2007 disahkan anggaran tersebut tidak muncul.
"Kami hanya dapat berharap dana tersebut dapat dialokasikan dalam anggaran perubahan APBN 2007, karena jika terlalu lama klaim tidak dibayar akan mempengaruhi pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, karena biaya perawatan tersebut belum dibayarkan pemerintah pusat, banyak karyawan di RSUD Kota Yogyakarta belum menerima dana insentif jasa pelayanan.
"Apalagi untuk rumah sakit swasta, tentunya mereka lebih berat lagi karena harus membayar gaji dengan kemampuan keuangan sendiri, sementara dana dari pemerintah belum jelas," katanya.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
