Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga Negara (K/L) senilai Rp179,6 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp177,8 triliun.
"Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja, antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2015," kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, di Jakarta, Jumat (10/6).
Menurut Juru Bicara Kemenkeu itu, belanja modal mencapai 13,5 persen dari APBN 2016, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu senilai 6,6 persen.
"Upaya pemerintah bisa dilihat secara nyata hampir dua kali lipat, sedangkan belanja barang tahun ini 19,96 persen, tahun lalu 13,9 persen," tuturnya.
Sementara itu, kata Luky, belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari senilai Rp274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp328,4 triliun pada periode sama 2016.
"Untuk dana desa sendiri Rp23,7 triliun atau telah terserap sebesar 50,3 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp47 triliun," ucapnya.
Ia menyimpulkan bahwa belanja negara sampai dengan Mei 2016 telah menunjukkan peningkatan belanja produktif yang tercermin pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun Ialu.
Kemudian, dikemukakannya, realisasi transfer daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan yang menurun karena telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kuaiitas pelayanan publik di daerah.
"Terakhir, konsumsi pemerintah tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang," demikian Luky Alfirman.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2016
