"Pasar desa bisa dijalankan oleh BUMDes untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintahan desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Marwan Jafar, di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan pasar sebagai entitas ekonomi akan menjadi penggerak roda ekonomi perdesaan, baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa.
Marwan menjelaskan pihaknya akan menerapkan konsep "Village Industrial and Rest Area" (VIRA) dalam membangun pasar desa, sehingga pasar desa tidak hanya memiliki lapak pedagang, tetapi juga ada kantor pengelola pasar, gudang, warung kuliner, dan ruang galeri.
"Selain masyarakat desa dapat menjual produk-produk unggulan di kawasan desa setempat, masyarakat yang sedang dalam perjalanan dari daerah satu ke daerah lain, bisa mampir ke pasar ini untuk beristirahat, karena ada kulinernya juga," katanya.
Dengan demikian akan terjadi pertukaran transaksi produk lokal dari daerah satu dengan daerah lainnya.
Ia menyatakan pihaknya telah menyusun anggaran Kemendes PDTT untuk pembangunan pasar desa kawasan pada 2016.
Bahkan, untuk memastikan anggaran kementerian lebih diperuntukkan program-program strategis, 90 persen anggaran akan dialokasikan untuk membiayai program strategis dan konkret.
"Termasuk salah satunya membangun pasar desa ini yang semula kita target membangun 100 pasar, setelah dilakukan refocusing kita tingkatkan menjadi 200 pasar desa kawasan tahun ini," tegas Marwan.
Sebelumnya, Kemendes PDTT telah melakukan "refocusing" anggaran untuk merealisasikan program-program prioritas dengan memangkas beberapa anggaran, di antaranya biaya perjalanan, biaya operasional, dan program-program yang belum menjadi prioritas pada tahun 2016.
Dia menambahkan penyesuaian anggaran tersebut berhasil mengalokasikan 90 persen anggaran kementerian untuk program-program strategis, salah satunya adalah pembangunan 200 pasar desa kawasan.
Sementara itu, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Johozua Markus Yoltuwu, mengatakan, pasar desa akan dibangun di wilayah strategis provinsi.
"Penyediaan pasar kawasan akan dibangun di jalan provinsi atau jalan utama, dengan luas bangunan 300 meter persegi, serta harus ada fasilitas jalan untuk tempat mobilisasi barang," kata pria yang akrab disapa Mark itu.
Rencananya, lanjut Mark, pasar desa kawasan tersebut akan dibangun di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Barat), Sumatera Selatan (Kabupaten Oku Selatan), Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sumba) dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok).
"Tapi, sebelum pembangunan dilaksanakan kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait program ini untuk memastikan kesiapan lahan di daerah, baik dari segi ketepatan lokasi, pemenuhan luas wilayah, dan sebagainya," kata Mark.
Mark juga menegaskan, dengan dibangunnya pasar desa kawasan tersebut masarakat akan terhindar dari tengkulak yang cenderung memberikan harga rendah pada hasil pertanian masyarakat desa.
"Di desa untuk menjual terlalu susah, orang tidak tahu akses sehingga penjualan melalui pihak ketiga dan tengkulak sehingga harga menjadi anjlok. Pasar desa ini akan menjadi solusi dalam memaksimalkan ekonomi pedesaan," kata Mark.
(I025)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
