Washington DC (ANTARA News) - Indonesia mendukung pengesahan Resolusi Dewan Keamanan soal penambahan sanksi kepada Iran, namun pada saat yang sama menyatakan dukungannya terhadap hak Iran untuk mengembangkan nuklir bagi tujuan damai.
Seiring dengan keluarnya Resolusi, Indonesia meminta Iran untuk melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepercayaan bahwa pengembangan nuklir yang dilakukannya benar-benar untuk tujuan damai.
Dalam sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, Sabtu sore, Wakil Tetap RI untuk PBB Rezlan Ishar Jenie menegaskan bahwa penyelesaian masalah Iran tidak boleh mengubah hak semua negara pihak Traktat Non-Proliferasi, termasuk Iran, untuk membangun, melakukan penelitian, memproduksi, serta menggunakan energi nuklirnya untuk tujuan damai.
"(Pengembangan nuklir untuk tujuan damai) tetap menjadi hak yang melekat pada semua negara pihak Traktat yang harus dihormati. Dengan pengertian tersebut, delegasi kami memberikan suara setuju bagi pengesahan resolusi ini," kata Rezlan.
Rezlan, yang kemudian ditemui ANTARA News di Washington, DC, pada Sabtu petang, mengatakan Indonesia akhirnya menyatakan mendukung Resolusi, karena delegasi yang dipimpinnya melihat bahwa sanksi yang diterapkan melalui resolusi tersebut sifatnya bertahap, dengan kemungkinan dihentikan jika Iran melakukan langkah-langkah yang diminta oleh resolusi.
Pokok-pokok perubahan yang diinginkan Indonesia dalam rancangan resolusi telah juga telah ditampung, katanya, terutama soal penciptaan kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah.
Dubes RI untuk PBB itu membantah keras bahwa sikap "setuju" RI terhadap pengesahan Resolusi merupakan hasil tekanan dari Amerika Serikat.
"Justru Indonesia berhadapan dengan AS dalam memasukkan
concern kita dalam rujukan tentang Timur Tengah. Itu justru memperlihatkan bahwa kita ini bukan hanya menerima saja resolusi yang telah dibuat oleh P-5 (lima anggota tetap DK-PBB) dan menjadi tempelan."
Dua hari menjelang pemungutan suara tentang resolusi Iran, Menlu Hassan Wirajuda berada di Washington DC, antara lain untuk bertemu dengan Menlu AS, Condoleezza Rice.
Poin dalam Resolusi soal penciptaan kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah sebelumnya sempat menjadi perdebatan alot.
Sejumlah negara anggota permanen PBB, termasuk Amerika Serikat, sejak beberapa hari sebelumnya mengomentari bahwa usulan soal Timur Tengah tersebut tidak konsisten dengan tujuan resolusi dan karenanya akan sulit ditampung.
Namun poin yang diusulkan Indonesia --dan Qatar-- tersebut akhirnya setuju dimasukan ke dalam Resolusi, kendati situasi pada saat itu sudah berada pada `put in blue` (siap dilakukan voting).
Menurut kebiasaan di PBB, rancangan resolusi yang telah dinyatakan
put in blue atau siap dilakukan voting dalam 24 jam berikutnya, sudah menjadi rancangan akhir yang sudah tidak lagi mengalami perubahan.
Sejalan dengan terbitnya resolusi baru soal sanksi bagi Tehran, Indonesia meminta Iran untuk berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional dalam dalam proses pengembangan nuklir untuk tujuan damai.
"Kita ingin melihat Iran bekerja sama secara penuh dengan IAEA (Badan Energi Atom Internasional, red) untuk mengklarifikasi hal-hal yang masih belum jelas," ujar Rezlan Ishar Jenie.
Indonesia juga meminta semua pihak --baik Iran maupun negara-negara Barat-- untuk kembali memulai perundingan melalui jalan damai dan dengan niat baik dalam menyelesaikan masalah nuklir Iran.
Indonesia, kata Rezlan, siap membantu proses penyelesaian damai mengingat Indonesia memiliki hubungan baik dengan Iran maupun para anggota tetap DK-PBB.
"Kita sahabat Iran. Kita juga sahabat mitra kita, P-5. Dengan kedekatan hubungan kita dengan Iran, kita mengharapkan juga kita bisa melakukan konsultasi, tukar menukar pikiran untuk kemudian menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan jalan menuju perundingan," katanya ketika ditanya apa yang bisa dilakukan Indonesia setelah Resolusi disahkan.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
