Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pengadaan 12 helikopter yang sedianya diperuntukan bagi Badan Koordinasi Nasional Penangulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP) dilakukan untuk harga diri bangsa demi keselamatan masyarakat dan tidak melanggar prosedur.
"Ini (pengadaan helikopter) prosedurnya tidak ada yang salah. Cerita itu omong kosong saja," kata Wapres M Jusuf Kalla ketika ditanya masalah pembelian heli di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Komentar Wapres itu muncul setelah berbagai kalangan mempertanyakan proses pengadaan heli-heli itu yang disebut-sebut melibatkan adiknya, Achmad Kalla. Helikopter itu disegel aparat Ditjen Bea Cukai karena belum membayar bea masuk .
Menurut Wapres, pengadaan helikopter tersebut justru untuk harga diri bangsa dan demi keselamatan masyarakat banyak. Menurut Wapres, jika ada yang mempersoalan masalah ini maka orang yang melakukannya justru tidak mengerti soal harga diri bangsa.
"Masak suatu upaya menyelesaikan masalah bangsa malah dipersoalkan. Yang benar saja," kata Wapres dengan nada tinggi.
Wapres juga membantah bahwa pesawat helikoper tersebut masuk ke Indonesia untuk tujuan komersial dengan pemerintah yang membayar bea masuknya. Menurut Wapres, tidak ada sama sekali tujuan komersial karena tujuannya untuk kepentingan negara sebagai alat dalam mengatasi berbagai bencana.
"Hanya memang harus dipenuhi proseduralnya, prosedurnya agak telat sedikit karena pesawatnya sedang dipakai untuk atasi kebakaran dan asap," kata Wapres.
Wapres juga balik bertanya apakah bangsa ini rela jika setiap terjadi suatu musibah atau bencana sedikit-sedikit meminta bantuan negara lain. "Bisa jadi, lama-lama orang akan maki-maki kita," tambahnya.
"Jangan begitulah berpikirnya, ini untuk kehormatan kita, harga diri kita," kata Wapres
Menurut Wapres, setiap negara atau bangsa harus selalu siap untuk menyelesaikan setiap bencana alam dan salah satu kesiapan itu termasuk dalam peralatan, yakni helikopter.
"Masak bangsa yang besar ini pinjam-pinjam terus ke negara lain," kata Wapres.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
