Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan selama ini telah terjadi perampokan uang negara oleh perbankan nasional melalui suku bunga tinggi dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tempat orang menaruh uang tanpa bekerja. "Kalau bunga bank tinggi itu perampokan luar biasa," kata Wapres M Jusuf Kalla saat berpidato pada Rakernas KADIN di Jakarta, Selasa. Wapres menjelaskan pada saat ada kebijakan suku bunga tinggi dari SBI, maka orang pinjam utang dari luar negeri dengan suku bunga lima persen kemudian ditaruh dalam SBI dengan bunga 12 persen. Dengan demikian, tambah Wapres orang bisa langsung memperoleh untung tujuh persen tanpa berbuat apa-apa. "Perampokan itu Rp220 triliun," kata Wapres yang disambut tepuk tangan. Karena itu, tambah Wapres, pemerintah saat ini berusaha keras untuk menurunkan tingkat suku bunga tersebut, dan penurunan suku bunga tersebut bisa dilakukan. "Sekarang kita turunkan bunga," kata Wapres. Menurut Wapres, tahun sekarang ini merupakan masa yang paling baik untuk berusaha di Indonesia. Saat ini, kata Wapres, di Indonesia sudah tidak ada lagi masalah dengan keamanan, tak ada daerah konflik, secara sosial juga aman. Dalam pandangan Wapres, pada masa sebelumnya bangsa Indonesia mengalami kelambanan dalam bisnis karena adanya tiga kendala utama yakni bunga bank yang tinggi, listrik yang mahal dan infrastruktur jalan yang tidak memadai. Wapres juga mengungkapkan pada masa sebelum krisis maka hampir 60 persen dana APBN digunakan untuk anggaran pembangunan. Namun, sekarang justru tinggal sekitar 25 persen dana APBN yang digunakan untuk pembangunan karena selebihnya habis untuk bayar utang, serta bayar bunga SBI. Untuk menutup semua itu, kata Wapres, salah satunya dengan menurunkan tingkat suku bunga bank, melakukan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW dan pembangunan 1.000 km jalan tol (infrastruktur). "Sedangkan pertumbuhan harus dipacu minimal sekitar tujuh persen, kalau kurang maka tak bisa mengimbangi pengangguran," kata Wapres. Namun untuk mencapai angka pertumbuhan sekitar tujuh persen per tahun tersebut diperlukan dana sekitar Rp1,200 triliun. "Ya... kita carilah," kata Wapres yang disambut tepuk tangan. Wapres mengajak anggota KADIN untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang ini. Semua sektor harus mulai bergerak saat ini.(*)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007