Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan pihaknya telah memberi penjelasan kepada sejumlah anggota DPR terutama Komisi I mengenai alasan dibalik keputusan Indonesia untuk mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tentang program nuklir Iran.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Menlu kepada wartawan di Gedung Pancasila Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan mengenai sejumlah protes dari sejumlah anggota DPR RI.
"Kita mengadakan pertemuan `foreign policy breakfast` tadi pagi termasuk hadir tokoh DPR RI terutama Komisi I. Kita telah mendiskusikan banyak hal secara bebas dan memang dari pihak kami memerlukan untuk memberi penjelasan secara luas hal-hal apa saja yang dikandung dalam resolusi dan mengapa kita sampai pada keputusan itu," katanya.
Menurut Menlu, ada keperluan komunikasi politik untuk membicarakan hal itu.
Hassan menjelaskan Resolusi 1747 sesungguhnya mendorong terwujudnya solusi damai untuk kasus nuklir Iran, sesuatu yang sudah diupayakan oleh Indonesia sejak lama,
"Sikap kita tidak berubah. Kita mendukung solusi damai. Memang Resolusi 1747 mengandung unsur sanksi namun itu bersifat persuasif dan mudah-mudahan apresiasi itu juga yang ada di pihak Iran," katanya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan dilakukannya pertemuan antara kedua negara untuk membahas hal itu, Menlu mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk mengadakan pertemuan semacam itu.
"Saya kira dari pihak Iran mereka juga masih mengendapkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya (terhadap Resolusi 1747)," katanya.
Menurut Menlu, perwakilan Indonesia dan Iran di New York juga aktif melakukan konsultasi.
Pada kesempatan itu, Menlu juga mengatakan keterlibatan Indonesia dalam perundingan terbatas dalam meyakinkan Iran dan negara-negara P5+1 (AS, Inggris, China, Russia, Perancis dan Jerman) untuk serius mencari penyelesaian damai.
"Pada tahun lalu sebetulnya kita sudah mengusulkan agar forum negosiasi diperluas termasuk dengan menyertakan negara seperti Indonesia dan Afrika Selatan, teman-teman Iran dalam proses negosiasi namun nampaknya Iran sendiri berpuas diri dengan P5+1," katanya.
Hassan berharap Iran dapat menggunakan kasus Korea Utara dimana melalui perundingan bisa ditemukan penyelesaian damai.
Ia mengatakan posisi Indonesia untuk mendukung Resolusi 1747 bukan berarti tidak mencerminkan solidaritas dengan negara Arab ataupun negara berkembang.
"Lihat saja posisi Qatar...dan bagaimana negara-negara Arab juga gerah dengan isu itu. ...Afrika Selatan sebagai mantan Ketua GNB --Gerakan NonBlok-- juga mencoba konsultasi dengan Iran untuk menemukan jalan tengah," katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI, khususnya di Komisi I yang membidangi politik luar negeri mengibaratkan sikap delegasi RI seperti menjilat ludahnya sendiri, yang terwujud pada berubah 180 derajatnya sikap mereka terhadap resolusi yang berisi pemberian sanksi (tambahan) kepada Iran, terkait pengembangan nuklir.
Mereka sama-sama juga mempertanyakan mengapa delegasi RI bukannya mempertahankan sikap semula yang menolak, tetapi justru pada saat voting, memberikan dukungan atas keluarnya resolusi untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran.
Dalam pertemuan di Gedung Pancasila Deplu itu, Menlu Wirajuda juga menerima pendapat-pendapat dari kalangan pers, anggota DPR dan tokoh lainnya. Di antara yang hadiri adalah Ketua Komisi I DPR, Theo Samboaga, serta anggota Komisi I DPR Joko Susilo dan Abdillah Toha.(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2007
