RI Tetap Dukung Hak Iran Kembangkan Nuklir yang Damai

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, sikap pemerintah Indonesia terhadap masalah Iran tidak berubah yakni tetap mendukung hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang damai. "Tadi beliau (Presiden Yudhoyono) menegaskan bahwa sikap Indonesia tetap yaitu tetap mendukung hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang damai," kata Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid usai rapat konsultasi pimpinan MPR dengan pemerintah di Gedung MPR Jakarta, Selasa. Hidayat mengatakan, dalam rapat konsultasi dengan pemerintah tersebut, pimpinan MPR telah menyampaikan adanya sejumlah anggota DPR yang menilai sikap pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan UUD 1945. Presiden seperti dikutip Hidayat Nurwahid, mengatakan bahwa memang ada kondisi di Dewan Keamanan PBB semacam itu dan Indonesia tetap berupaya agar jangan sampai ada terjadi sanksi militer terhadap Iran dan agar Iran menjadi bagian dari solusi dengan berkomunikasi dengan pihak Rusia dan China. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga tidak ingin ada sanksi-sanksi yang kemudian akan memunculkan "tensi" yang semakin menyulitkan dalam hubungan antarnegara. "Tetapi yang jelas kita semua sepakat bahwa Indonesia jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan akibat dari kasus Iran ini," kata Hidayat Nurwahid. Sebelumnya, Sabtu (24/3), lima belas anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Indonesia, sepakat mengesahkan resolusi yang berisi penambahan sanksi bagi Iran setelah Teheran menolak menghentikan pengayaan uraniumnya. Resolusi DK-PBB No 1747 yang disiapkan bersama-sama oleh Inggris, Prancis, dan Jerman itu, disahkan dalam sidang Dewan Keamanan yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dipimpin oleh Ketua DK-PBB bulan Maret, Dubes Dumisani S Kumalo dari Afrika Selatan. Resolusi 1747 itu menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran antara lain dengan melarang ekspor senjata serta membekukan aset 28 orang dan organisasi yang terkait dengan program nuklir dan misil Iran. Resolusi itu juga menjatuhkan sanksi bidang ekonomi terhadap Iran, yaitu dengan meminta semua negara dan lembaga keuangan internasional untuk tidak membuat komitmen baru dalam rangka hibah, bantuan keuangan dan pinjaman lunak kepada pemerintah Iran.(*)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007