Jakarta (ANTARA News) - Rencana perampingan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diperkirakan akan menghemat anggaran pensiun PNS hingga 50 persen.

"Kira-kira akan menghemat anggaran pensiun hingga 50 persen. Saya lupa pastinya jumlah anggaran pensiun PNS DKI rata-rata setiap tahunnya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI Jakarta, Agus Suradika di Jakarta, Jumat.

Perampingan PNS merupakan program panjang yang tidak akan selesai dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Selain melakukan perampingan birokrasi PNS dengan jabatan struktural, pihaknya juga akan merampingkan birokrasi PNS dengan jabatan fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan, katanya

"PNS dengan jabatan fungsional dalam dua tahun kedepan, tidak akan lagi dijadikan sebagai PNS DKI, melainkan akan dijadikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dengan begitu, mereka tidak akan lagi mendapatkan dana pensiun dari pemerintah yang menggunakan dana dari APBD DKI," kata Agus.

Untuk tenaga kesehatan dan pejabat fungsional lainnya yang sudah jadi PNS tetap jadi PNS sampai mereka pensiun. Sedangkan penggantinya adalah tenaga yang baru akan dijadikan P3K bukan lagi PNS. Posisi fungsional yang kosong-kosong akan kita isi dengan P3K, katanya.

"Konsep pengisian P3K terhadap posisi fungsional yang kosong baru akan diterapkan bila Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai P3K sudah turun. Paling tidak untuk jangka panjang itu, P3K itukan nggak dapat pensiun, sehingga untuk jangka panjang itu efisiensi anggaran itu pasti akan ada," kata Agus.

Saat ini jumlah PNS DKI sebanyak 72.697 orang. Dari jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu PNS non-guru atau PNS struktural sebanyak 39.913 dan PNS guru atau PNS fungsional sebanyak 32.784 orang.

"Kira-kira hitung saja kalau 50 persen yang pensiun. Karena, jumlah PNS sekarang kan 72.697 orang. Diantaranya, 32.784 orang itu guru, ditambah dokter dan sebagainya itu, ketika mereka pensiun akan diganti dengan tenaga baru yang berstatus P3K. Jadi anggaran pensiun itu bisa akan turun sebanyak 50 persen. Sehingga belanja pegawai setelah pensiun ini bisa berkurang," kata Agus.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016