Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana DPR yang akan menggulirkan hak interpelasi, menyusul kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi terhadap Iran terkait
program nuklirnya.
"Itu hak DPR," kata Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, di sela-sela peringatan hari lahir ke-61 Muslimat NU di Jakarta, Kamis.
Meski mendukung rencana interpelasi, menurut Hasyim, bukan berarti NU berupaya masuk dalam wilayah politik praktis yang pada dasarnya adalah wewenang DPR. Pihaknya hanya mengkritisi kebijakan pemerintah dalam dimensi moral saja.
"Tetapi arahnya sama, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal dukungan terhadap sanksi itu. Tapi bedanya, NU mengkritisi kebijakan itu dalam dimensi moral. Kalau DPR `kan wilayah politik," katanya.
Kritik Hasyim di antaranya ditujukan pada alasan sikap dukungan pemerintah Indonesia atas Resolusi 1747 itu yang menyatakan bahwa sanksi tersebut dalam rangka menjaga keamanan di kawasan Timur Tengah.
Menurut Hasyim, sanksi yang memaksa Iran untuk menghentikan program pengayaan uraniumnya tidak akan mengubah keadaan di Timur Tengah, termasuk Iran.
Dikatakannya kekacauan di wilayah Timur Tengah selama ini akibat ulah AS beserta negara sekutunya. Dengan demikian, sanksi berat yang dikeluarkan DK PBB itu justru akan membuat Iran semakin menderita.
"Kita (Indonesia, Red) ini menderita karena Amerika Serikat. Masa kita mau menularkan penderitaan ini pada teman kita sendiri ( Iran, Red)," kata Doktor Kehormatan Bidang Peradaban Islam tersebut.
Meski keputusan Indonesia yang mendukung resolusi itu dinilai akan mempersulit Iran, namun Hasyim berharap agar hubungan Indonesia-Iran tidak terganggu.
"Saya berharap (hubungan Indonesia-Iran) baik-baik saja. Tapi, ya, cuma semoga saja. Saya tidak bisa berbuat banyak," katanya.
Satu hal yang juga dikhawatirkan Hasyim adalah menjauhnya masyarakat Islam internasional dan negara-negara Islam dari Indonesia akibat kebijakan mendukung resolusi DK PBB.
Peringatan hari lahir ke-61 Muslimat NU yang digelar di Istora Senayan antara lain dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakri, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, dan Gubernur DKI Sutiyoso. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2007
