Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah asosiasi dan persatuan kepala maupun perangkat desa akan mendeklarasikan partai politik yang mereka beri nama Partai Parade Nusantara (PPN).
Dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional PPN Jalan Pemuda Nomor 61 Rawamangun Jakarta Timur, Jumat, Sudir Santoso selaku Ketua Umum PPN menyebutkan, acara deklarasi akan berlangsung selama tiga hari pada 1-3 April 2007.
Sejumlah asosiasi yang ikut menjadi pelopor pembentukan PPN di antaranya asosiasi kepala desa Jawa Timur, Persatuan Perangkat Desa Jawa Tengah, dan Bradanaya yang merupakan asosiasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Sampai hari ini, kami telah memiliki jaringan organisasi di 23 provinsi dan 153 kabupaten/kota se Indonesia," kata Sudir.
Sudir mengatakan, partainya telah mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 22 Maret 2007.
Lebih lanjut, Sudir mengatakan, pada Pemilu 2009, partainya menargetkan memperoleh 30 persen suara nasional. Namun, PPN mentargetkan calon yang diusungnya hanya menduduki jabatan legislatif di tingkat kabupaten dan kota.
"Baru pada pemilu berikutnya, tokoh internal kami targetkan peroleh jabatan legislatif dan eksekutif di tingkat provinsi dan pusat," ujarnya.
Acara deklarasi PPN yang akan berlangsung di Jawa Timur itu dimulai dengan sarasehan di gedung pertemuan R.P Soeroso Jalan Raya Jabon-Mojokerto yang dihadiri Marwah Daud, Basofi Sudirman, Jend Ryamizad Ryacudu, Tejo Wulan, Damarjati Supadjar, dan Dita Indah Sari.
Pada hari yang sama PPN melakukan do`a keselamatan bangsa Indonesia di Troloyo-Trowulan-Mojosari-Mojokerto. Kemudian pada Senin (2/4) di Siti Inggil-Trowulan-Mojowulan PPN mengelar wayang kulit.
Puncak acara deklarasi PPN dilakukan Selasa (3/4) di Gelora Gadjahmada-Trowulan-Mojosari-Mojokerto doa bersama di makam Troloyo-Trowulan-Mojokerto, konvoi menuju lokasi Gelora Gadjahmada, baru deklarasi PPN.
Untuk memeriahkan acara PPN menghadirkan OM Serra dengan penyanyi Trio Macan dan group band Aa Gatot Brajamusti.
Dalam kesempatan itu, Sudir mengatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang telah mendukung Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1474 yang memberikan sanksi tambahan terhadap Iran atas program nuklirnya sudah terlanjur dilakukan. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2007
