Kepada wartawan usai bertemu jajaran Komnas HAM di Jakarta, Rabu, Suhardi mengaku sudah mengecek langsung masalah anggaran itu, tapi tidak ditemukan sama sekali ada anggaran BNPT dari luar APBN.
"Kami sekaligus meluruskan apa yang berkembang di masyarakat bahwa tidak ada sama sekali anggaran BNPT dari luar negeri," tandasnya.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri itu mengatakan pihaknya siap berdiskusi apabila ke depan ada masalah yang perlu dikomunikasikan.
"Intinya, kami ingin menjalin komunikasi yang konstruktif sehingga semua lembaga bisa menjawab dengan kompak permasalahan di masyarakat, bukan saling mencurigai," tukasnya.
Terkait program deradikalisasi, Suhardi menjelaskan bahwa BNPT terus melakukan program itu baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan menggandeng sosiolog dan ulama.
Meski tidak semua narapidana terorisme mau mendengarkan, kata dia, jumlah dan tingkat radikal mereka sudah banyak yang berkurang.
Menurut Suhardi, BNPT akan mencoba mencari alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam upaya menyadarkan narapidana terorisme tersebut.
"Sekeras apa pun teroris, mereka masih punya hati. Harus dirangkul," kata Suhardi yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri dan Kapolda Jawa Barat itu.
Ia mengatakan BNPT mempunyai Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 provinsi yang bertugas memetakan tempat-tempat yang selama menjadi kantung kelompok radikal.
"Keberadaan FKPT di 32 provinsi tersebut sudah kami maksimalkan. Penguatan terhadap UU Terorisme itu yang sekarang kami butuhkan," katanya.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2016
