"Kalau masalah substansi, saya serahkan pada teman-teman di dalam Pansus Revisi UU ITE," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya terkait masih adanya pasal karet dalam UU ITE, yaitu Pasal 27 terkait pencemaran nama baik.
Dia mengatakan, Pimpinan DPR tidak memiliki kapasitas untuk mencampuri pembahasan dalam revisi UU ITE.
Namun dia menilai, saat ini di era demokrasi, masyarakat menikmati kebebasan dan itu merupakan anugerah di era reformasi.
"Makna kebebasan dan kemerdekaan menyatakan pendapat, tetap harus dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang menuntut seseorang bertanggung jawab atas pendapatnya yaitu dalam UU ITE.
Menurut dia, UU ITE itu membuat seseorang tidak bisa sembarangan menyampaikan pendapat di publik.
Selain itu dia menilai terkait sangkaan pencemaran nama baik yang menimpa Koordinator KontraS, Haris Azhar oleh TNI dan BNN, saat ini eranya sudah bebas, semua orang dapat berbicara dengan bebas di muka publik atau jejaring sosial.
Namun, ia mengingatkan, kebebasan berpendapat itu hendaknya dibarengi dengan rasa tanggung jawab.
"Makna kebebasan dan makna kemerdekaan, menyatakan pendapat tetapi harus dapat dipertanggung jawabkan," kata dia.
Menurut dia, perlu penyelidikan lebih dalam mengenai kebenarannya dan dirinya menilai informasi yang disampaikan oleh Koordinator KontraS Haris Azhar sangat berharga dan jangan sampai disia-siakan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
